KNPI Jangan Jadi Event Organizer

KUNINGAN (CP),- KEGIATAN Muskab KNPI yang akan dilaksanakan tanggal 27 September 2011, menuai berbagai opini. Seperti halnya dari mantan Ketua Umum HMI Cabang Kuningan, Maman Sudiaman, S.Pd.I, mengharapkan KNPI harus menjadi wadah OKP bukan wadah kepentingan penguasa, (23/9).

Dikatakan, paradigama KNPI sekarang ini adalah kepentingan politis, untuk mengamankan birokrat dan kepentingan pemuda yang tidak jelas asal usul pengkaderannya. KNPI kedepan harus dirubah dan melahirkan paradigma baru.

“Pemuda yang sebenarnya adalah orang yang siap memajukan nilai-nilai perjuangan dan mempunyai daya nalar kritis, dari sisi usia sudah jelas karena diatur dalam UU Kepemudaan,” katanya kepada CIREMAIPOST.

Menurutnya, KNPI harus sederhana karena KNPI merupakan wadah OKP bukan parpol, apalagi titipan dari kepentingan penguasa. Untuk menetralisir kepengurusan yang akan datang, maka dalam Muskab KNPI harus dibedakan dengan Musda Parpol.

“Biarlah money politik terjadi di event partai politik tapi KNPI harus mengedepankan nilai-nilai independensi, moral force atau gerakan moral yang dapat dirasakan seluruh anggota KNPI,” jelasnya.

Disebutkan, semua kandidat dinilai bagus tapi OKP harus jeli, mana kader yang dikader oleh penguasa meskipun pengusa sudah menyatakan tidak ‘bermain’ dan mana kader yang benar-benar lahir dari sebuah perjuangan yang mampu mengakomodir OKP.

Siapapun nanti yang terpilih, figur Ketua DPD KNPI Kabupaten Kuningan tidak terjadi stagnan dalam sebuah kepemimpinan tapi bisa mewarnai KNPI. Pelaksanaan program kerja KNPI jangan hanya bersifat seremonial atau terkesan sebagai Event Organizer (EO). “Dan yang terpenting bisa mengharmoniskan OKP dibawah naungan KNPI,” pungkasnya (faruq)

LAST UPDATED ( FRIDAY, 07 OCTOBER 2011 18:27 )

 

BUPATI DIMINTA TAK INTERVENSI MUSKAB KNPI

KUNINGAN, (KC).- Bupati dan wakil bupati diminta tidak melakukan intervensi pada Muskab KNPI XII yang akan digelar Selasa (27/9) di gedung KNPI Kuningan, karena keduanya merupakan sosok yang dimiliki oleh semua komponen masyarakat Kabupaten Kuningan.

“Seharusnya bupati dan wabup jangan ikut campur dalam masalah Muskab KNPI karena beliau-beliau itu merupakan milik semua komponen masyarakat,” ujar aktivis LSM Merah Putih, Boy Sandy Kartanagara, Senin (26/9).
Boy mengungkapkan, dengan masih banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi pengurus KNPI setidaknya akan menghambat kemandirian KNPI itu sendiri. “Biarkan KNPI lebih dewasa dalam mengeksplore diri, toh sekarang sudah bukan zaman orde baru lagi,” terangnya.
Pendapat serupa disampaikan mantan Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tahun 2009, Maman Sudiaman. Menurutnya,  jika  ada campur tangan baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif pada muskab KNPI nanti, maka itu merupakan sebuah ketakutan  seorang elit politik di kota kuda dan akan membelenggu pemuda dalam berorganisasi. “Paling tidak Bupati sebagai kepala daerah harus bisa memposisikan diri sebagai bapak pemuda, jangan sampai terjebak pada pengkondisian salah satu kandidat,” terangnya.
Maman mengingatkan, dalam perhelatan pemilihan ketua KNPI Kuningan harus terhindar dari kepentingan politik, baik dari eksekutif maupun legislatif demi kemajuan organisasi dimasa yang akan datang.
“Hal inilah yang dari beberapa periode kebelakang tersandung, yaitu dengan intervensi ploitik kekuasaan, sehingga tak ayal terjadi hukum pemuda yang tak sehat, seperti penekanan, intimidasi politik dan karir, hingga politik uang,” ujar mahsiswa S2 IAIN Cirebon ini.
Pada bagian lain Maman mengatakan, Muskab KNPI XII  bukan dijadikan ajang untuk mencari atau memperkuat jabatan semata, namun yang lebih penting adalah untuk menyamakan persepsi semua komponen muda Kuningan dalam membangun daerah. “Paling tidak tiga unsur  harus dilahirkan dalam Musda KNPI yang akan digelar besok (hari ini, red), yakni momentum pembenahan moral, konsolidasi gerakan dan menampung intelektual pemuda. Ketiga unsur ini merupakan kekayaan hakiki pemuda,” terang mantan Ketua Cabang HMI Kuningan 2008 ini.
Sementara itu berdasarkan catatan panitia, tercatat empat kandidat  bakal bertarung memperebutkan bursa calon Ketua KNPI periode 2011-2014 dalam Muskab KNPI yang akan digelar  di Gedung Pemuda Kuningan, Selasa (27/9) ini.
Mereka masing-masing Uus Yusuf yang diusung DPC Generasi Muda Pembangunan Bangsa, Alex Iskandar dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Dani Nuryadin yang diusung Keluarga Intelek Muda Partai Golkar dan Nanang Abdurahman dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah.(C-32/C-30)

Pemimpin Biadab

Biadab, kata itu terlalu kasar jika diucapkan oleh bangsa selugu dan seindah indonesia. Kita patut bersukur hidup dalam sebuah negara yang mengajarkan kesantunan, yang dibungkus oleh hukum positif, agama, norma hingga hukum tersirat dalam sebuah perkampungan yang heterogen. Kesantunan adalah sebagian manifestasi ahlak keumatan atau sosial. Kesantunan juga yang menjadi akar kerukunan. Namun ijinkan saya menulis kata Biadab untuk dihubungkan dengan dewasa ini untuk mengevaluasi, apakah bener kata biadab ini masih menjadi kata kasar untuk dipakai oleh manusia diindonesia!

Untuk menghindari persepsi negatif dari pembaca, saya bersumpah bahwa saat menulis catatan ringan ini tidaklah dalam keadaan stres, atau prustasi, atau dizolimi, hehehe tapi memang saya sadar adanya. Tangan saya mengetik kata biadab justru setelah saya membaca buku-buku kepemimpinan islam dan kepemimpinan terdahulu awal peradaban beberapa negara, seperti kepemimpinan Nabi Muhammad berikut sahabat hingga ke tabiin, buku biografi kepemimpinan bangsa asia, dan juga kepemimpinan sukarno dalam usaha untuk menegakan cirta-cita masyarakat yang kelaparan dan buta hurup diindonesia.

Biadab, tapi memang biadab. Bangsa yang antah berantah ini terus disuguhi dengan kerakusan keuasaan dalam mengolah anggaran pajak para tukang becak dan petani. Sangat biadab, masalah demi masalah seolah menjadi bumbu hormonisasi antar partai politik. Kasus korupsi pajak, hukum yang diperjual belikan, kasus bank century, hingga kasus tempat duduk anggota banggar DPR senilai 20 M.

Para pembaca yang budiman, apakah kita masih alergi jika mendengar kata biadab?, memang para penguasa dinegeri kita beretorika lembut, namun itulah politisi. Karena justru biadab itu terus terjadi diruang kekuasaan bangsa kita. Kebiadaban para penguasa kita tak tanggung-tanggung dengan membuat kesengajaan kita terpuruk, bodoh hingga prustasi sosial.

Terlalu banyak persoalan yang tidak sama sekali berpihak pada masyarakat, seperti kasus agraria disetiap daerah jauh dari ibu kota adalah saksi didepan mata kita. Jika kebiadaban itu terus terjadi, dan jika kite terlena menjadi pendiam dan pemerhati secara intelektual saja, maka inilah yang terjadi. Karena masalah kepemimpinan diindonesia adalah kasuistik, maka sussah sekali kita terus mengandalkan proses intelktual.

Hari ini Kebiadaban Kepemimpinan terus mendapat perlawan dari golongan buruh dan petani, dengan segala jeritan dan fakta utuh mereka membawa nasib untuk dibela. Namun justru penguasa hanya bertindak kerdil dengan mengkriminalkan masyarakat. Apakah itu bukan biadab!.

Belajar Menjadi Pemimpin

Hakikat manusia adalah untuk menjadi pemimpin, dalam kaidah islam disebut “kholifah fil ardi”. Dalam kajian para cendik islam, makna kepemimpinan manusia terlalu sering dibedah. Hakikat itu nyata menjadi instrument setiap langkah manusia dimanapun bergerak. Seperti dalam bidang pendidikan, bisnis, sosial, budaya dan lainnya. Instrumen kepemimpinan masif dituangkan dengan pelbagai manajemen dan pembagian tugas yang diatur oleh kepemimpinan secara keterwakilan diantara mereka.

Makna pemimpin bagaikan dewa atau malaikat, tidak berlebihan, karena itulah koridornya. Karena kepemimpinan mempunyai nilai yang universal dan mengadopsi nilai-nilai ketuhanan. Pemimpin itu tegas dan bijaksana, menjadi hakim yang adil, seorang perencana dan pengevaluasi, seorang yang baik dan jujur. Itulah nilai ketuhanan, bahkan dalam islam makna tersebut terkandung dalam asmaul husna.

Keindahan nilai-nilai ketuhanan tersebut seolah menjadi suguhan utama dan pertama bagi manusia yang sadar akan eksistensinya sebagai pemimpin. Siapapun berhak dan wajib mengadopsi nilai-nilai agung itu. Tegasnya bahwa nilai-nilai arif tersebut menjadi kewajiban induvidu manusia sang pemimpin, bukan nilai yang harus diwakili pada seseorang yang disimbolkan raja, atau ulil amri.

Kehidupan sosial yang heterogen, adalah fitrah. Berbagai macam ras, aliran, pemikiran bercampur yang dibalut dengan sunatullah. Maka untuk menjaga keutuhan dan menetapkan kesepakatan sosial untuk mengatasi pelbagai prustasi sosial, nilai-nilain ketuhanan itulah yang akan menjadi hakimnya.

Karena manusia itu bukanlah dewa apalagi tuhan, secara otomatis mempunyai syahwat sesuai dengan dunianya. Hal itu wajar, demi mewujudkan impian ilahiahnya untuk masyarakat. Hal ini yang menjadi fokus utama dalam masalah berkehidupan sosial hari ini, mengingat pemimpin yang sering kali tak wajar bertindak. Sesalah apapun, mereka tetap mengantongi nilai-nilai ketuhanan, ” kami akan jujur, kami akan ikhlas, kami akan bersumpah…. dan sebagainya”. Kita patut mengapresiasi meski pada tataran verbal. Dan pada tataran manifestasi, kitalah yang terus mengajarkan dan mengawasinya tentu dengan saling mengisi kewajiban dengan nilai-nilai kepemimpinan yang diberikan tuhan yang maha esa.

karena bangsa bukan untuk pemuda

Karena bangsa bukan untuk pemuda,

Maka terus bertambah kaum yang memakan padi yang tidak mereka panen,

Maka terus bertambah kaum yang meminum susu yang mereka tidak memerasnya,

Maka terus bertambah kaum yang bertumpuk harta hasil upeti,

Karena bangsa bukan untuk pemuda,

Dijadikanlah pemimpin dari orang-orang dungu,

Didirikanlah rumah judi berhias lambang negara,

Diluaskanlah sayap kekuasaan berseandung nyanyian iblis,

 

Karena bangsa bukan untuk pemuda,

pendidikan dan kesehatan menjadi tamu yang harus dijamu mahal,

keterbelakangan dan kemiskinan menjadi ruh kehidupan.

Masturbasi Politik Buku Pak Beye

Kali ini kita bisa melihat betapa sebenarnya Pak Beye (sebutan akrab Presiden SBY dikalangan guru honorer) adalah sosok pujangga dan berjiwa sastrawan. Selain pak beye pandai mengarang lagu, belum lama ini departemen pendidikan nasional menyelipkan buku-buku pak beye saat mendistibusikan buku ke seluruh sekolah tingkat pertama (SLTP).
Tidak salah, karena sepertinya pak beye terbawa nalurinya sebagai bapak bangsa. Sekeder curhat, atau membuat pesan ringan, atau hikmah menurut pak beye. Hingga dirasa tidak ada yang janggal menurut pak beye dan konconya.

Ini adalah fenomena yang baru dalam pendidikan, ko masih bisa-bisanya depdknas menyelipkan buku itu?, karena bukanlah judul buku yang dipermasalahkan, tetapi pengarangnya adalah setingkat pak beye. Sepertinya dianggap wajar, tetapi malah jadi kurang ajar. Karena harapan masyarakat dan guru yang menginginkan peningkatan sarana dan nasib guru-guru honorer ternyata tidak ada. Apalagi disinyalir ada penyalahgunaan anggaran untuk pencetakan buku syair itu!.

Lebih dari itu jika kita melihat judul dan isi buku itu cenderung pada personal pak beye, bukan berbicara kolektif dunia pendidikan. Karena masih banyak cara untuk menyampaikan pesan pak beye, misalnya lewat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) atau lewat intansi pendidikan tiap daerah. Karena itulah sistem pemerintahan yang berlaku. Tak heran malah buku-buku itu mengundang reaksi berbagai kalangan dengan memberikan berbagai kehawatiran yang terjadi, seperti penyalahgunaan DAK dan Kampanye politik.

Saya kira reaksi itu tidak terlalu berlebihan, karena justru buku-buku itu diselipkan dalam pendistribusian buku dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Atau anggapan politis, itupun wajar. Karena buku-buku itu mengedepankan sosok pak beye dan ibunda ani.

Akibatnya bisa dirasakan sekarang, siswa bukan lagi tertarik pada buku-buku pelajaran yang baru didistribusikan, namun lebih memilih melihat buku pak beye yang terus disiarkan oleh berbgai media cetak dan elektronik. Jika buku-buku itu berhasil menanamkan rasa simpati siswa ke sosok pak beye, maka itulah yang namanya kampanye politik masturbasi. Mengapa kampanye?, karena terjadi kajian yang lebih subjektif dikalangan siswa. Dan mengapa masturbasi politik?, karena terjadi tindakan politis pada usia remaja.

MENGGUGAT KURIKULUM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Harus cermat mengatasi masalah, tentu menuntaskan dengan metode yang arif. Sepertinya diindonesia krisis metode pemecahan masalah. Pemecahan masalah pada konteks kenegaraan adalah wajib hukumnya demi kesejahteraan bersama. Karena berbagai masalah yang timbul bukan hanya berimplikasi  pada kerugian material, melainkan juga mental masyarakat. Perlu diingat bahwa mental masyarakat adalah kekayaan utama dalam membangun negara yang lebih maju.

Pada konteks ini saya menekankan pada masalah korupsi dinegeri ini. Menurut saya korupsi yang semakin subur adalah puncak dari segala metode yang kurang tepat dalam masa pendidikan. Pelaku korupsi (suap, mengambil kekayaan negara, atau lainnya yang merugikan negara) adalah mereka yang tengah diusia 40 tahun keatas. Tidak tanggung-tanggung jika dirata-ratakan bukan jumlah yang kecil menurut kekayaan negara,  miliaran hingga triliunan. Jelas ini sangat mengambil hak bahkan nyawa masyarakat. Sepertinya tidak berlebihan saya mengatakan nyawa. Karena banyak kaum ibu yang meninggal saat melahirkan, atau meninggal karena penyakit kronis karena alasan minimnya biaya. Jika ditanyakan pada pemerintah jawabannya akan sederhana, tidak mungkin untuk menanggung sebesar itu. Mengapa pemerintah tidak berdaya, tegasnya karena kekayaan negara tersangkut di saku pelaku korupsi.

Karena justru pelaku korupsi ini adalah orang-orang yang pernah secara langsung meminta dukungan dari mereka yang terancam nyawanya, mulai dari kepala daerah tingkat 1 (Bupati), Kepala daerah tingkat 2 ( Gubernur ), bahkan pejabat pemerintahan pusat diberbagai intansi tak terkecuali dideparteman pendidikan dan departemen agama.

Ada niatan positif dari departemen pendidikan, yaitu menerapkan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum 2011 ini. Tidak salah, namun kurang tepat. Karena justru itu hanya akan menambah beban siswa dalam memahami makna korupsi. Apalagi kaum pelajar belumlah cukup merasakan dampak dari korupsi. Harusnya departemen pendidikan nasional kembali mengevaluasi birokrasi pendidikan dinusantara ini, dengan tidak menegasikan otonomi sekolah yang sudah berlaku. Mulai dari evaluasi sistem pendidikan, SDM guru dan kepala sekolah dll.

Perlu dipahami, bahwa pendidikan tidak selamanya harus diformalkan, karena pendidikan sebenarnya adalah naluri yang sudah lekat dalam diri manusia. Justru jika pendidikan anti korupsi ini diformalkan, maka akan berlaku prinsip gugur kewajiban mengikuti pelajaran!. Bukan hanya itu, jika berbicara korupsi maka berbicara kebusukan (sesuai arti dari kamus besar bahasa indonesia, dari kata busuk), atau membahas baik dan tidak baik, haram atau halal, maslahat atau madarat, dan itu ada di pelajaran pendidikan agama. Maka, dengan adanya pendidikn anti korupsi ini berarti pemerintah sudah menegasikan pendidikan agama dalam kurikulum.

Masalah merebaknya putra bangsa melakukan tindakan korupsi bukanlah masalah kurikulum, apapun kurikulumnya itu sudah tepat, tetapi masalah korupsi adalah masalah moral dan nilai. Moral atau nilai sulit diformalkan, karena itu manifestasi dari segala yang terjadi dilingkungan sosialnya. Mulai dari moral lingkungan sekolah/perguruan tinggi, birokrasi pendidikan hingga pemerintahan secara umum yang kontras bisa terlihat.

Bisa saja kaum pendidik meramu pelajaran anti korupsi, dan siswa akan tekun mendalaminya. Namun bagaimana jika lingkungan sosial masih berpihak pada pelaku korupsi?, ini sungguh akan sia-sia.

Solusi cermat yang saya tawarkan adalah reformasi birokrasi departemen dengan mewujudkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan dan nilai yang berlaku pada kultur masyarakat. Sederhana, berapa persen sekolah yang jujur saat menggelar UAN?, atau berapa persen mahasiswa yang jujur menyusun skripsi, tesis dan desertasi hasil karyanya?. Jika nilai-nilai arif mampu diterapkan dengan baik, maka siswa akan langsung merasakan implikasi positif sekaligus menjawab atas larangan melakukan kebusukan dan korupsi. semoga