Kebangkitan Pemuda dan Kepemimpinan Bangsa

Ide perubahan (changes) adalah terlahir dari idealism yang kuat, yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan dan pandangan kaum muda sebagai bagian dari masyarakat. Mereka itu biasanya merupakan suatu generasi baru manusia yang tengah mengalami perkembangan kejiwaan yang kuat, sehingga cita-citanya dibayangkan mampu untuk melakukan rekonstruksi ataupun dekonstruksi terhadap kehidupan kehidupan dunia. Cita-cita besar dan idealisme itulah yang menjadi inti dari spirit kepemudaan, yang sebagaimana pernah digambarkan Soekarno bagaikan “meraih bintang-bintang yang nun tinggi di langit…”, yang melalui proses-proses pembentukan sosial dirinya akan membangun sebuah kerjasama dan jaringan kesejawatan oleh anak-anak yang sebayanya. Berlangsungnya interaksi dan komunikasi di antara kelompok-kelompok yang sejawat, seusia dan tentang persoalan-persoalan lingkungan sosialnya yang mereka anggap penting, telah menimbulkan suatu cara pandang yang bersifat egosentris (berpusat pada dirinya). Sifatnya cenderung between self and society, yakni kolegialitas yang berfungsi mempersepsikan diri sebagai pribadi yang memiliki integritas sosial dan kemandirian yang tinggi, sehingga sukarnopun mengatakan “ berilah aku sepuluh pemuda untuk merubah dunia ini”. Pandangan-pandangan dengan cita-cita besar, biasanya yang akan menggerakkan tumbuhnya identitas kepemudaan dalam proses-proses sosial. Yang élan-vitalnya akan mendorong lahirnya pengakuan masyarakat terhadap sebuah generasi, yakni generasi muda dari suatu angkatan gerakan dengan corak sosiokulturalnya yang kental.

Dalam sejarah Indonesia, menunjukkan bagaimana sejatinya kaum muda yang berkumpul melalui ikatan-ikatan pendidikan atau organisasi-organisasi  pendidikan, menumbuhkan suatu kesadaran dan kritis diri yang mendorong mereka untuk berpikir tentang kehidupan masyarakat dan bangsanya. Di sini, kesadaran tentang kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tumbuh dari pilar-pilar intelektual, yang menjadi sebuah pergerakan melalui jaringan-jaringan sosial dan organisasi modern. Watak dirinya tumbuh dari komunikasi dan budaya komuni¬tas yang lahir dari lembaga-lembaga pendidikan, telah melahirkan kolegia¬litas dengan tradisi yang berawal dari proses alih pengetahuan (transfer of knowledge), yang kemudian bergerak membangun kewibawaan sivik dan akademik (civic and academic authorithy). Kecenderungan dari tradisi demikian adalah menumbuhkan sikap-sikap dasar tertentu kepemimpinan sosial di tengah masyarakatnya, yang menu¬rut Knopfelmacher (1968), biasanya mengandung tiga persyaratan utama, yakni: pertama, kaum muda yang memiliki pengalaman dalam pendidikan tinggi; tertarik kepada permasalahan-permasalahan tentang nasib manusia (melalui kesadaran moral umum dan moralitas politik); mampu menyatakan pendiri¬an secara tegas moral politiknya itu secara lisan maupun tertulis, tidak secara abu-abu, layaknya sikap poliitisi.

Melalui kekuatan dari kombinasi akademik dan intelektual yang mampu berjalan diatas rel teori dan kontekstual serta dengan kesebayaan tersebut, kaum muda memiliki posisi khusus dalam masyarakat berkaitan dengan harapan tentang masa depan masyara¬katnya. Perkembangan demikian tidak terlepas dari kenyataan bahwa lembaga pendidikan sejak awalnya merupakan fenomena baru yang mengandung benih kontradiksi, antara kepentingan kekua¬saan kolonial dengan kepentingan kaum pribumi. Hal demikian melahirkan noblesse oblige dimana peran politik kaum muda menjadikan privilise yang diterimanya sebagai jalan untuk memperbaiki nasib rakyat, menuju kemerdekaan dan keadilan. Ketimpangan dalam masyarakat, menempatkan idealisme sebagai alat pergerakan kepemudaan, sedang sifat keorganisasiannya cenderung berkesadaran dan berperilaku dengan mempersepsikan dirinya sebagai pribadi yang memiliki integritas sosial dan kemandirian.

Berdasar tinta emas sejarah Indonesia, perjuangan kaum muda dalam tematik “kebangkitan nasional”, telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi terbentuknya negara-nasional Indonesia. Di antaranya: semangat persatuan Bhinneka Tungal Ika, rasa kebangsaan dan ke-Indonesia-an, serta nasionalisme dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diantaranya melahirkan sumpah pemuda. Ini semua merupakan  saham dan simbol politik umum sebagai kekuatan penggerak solidaritas baru, untuk menumbuhkan kesadaran integratif sebagai bangsa. Semangat hidup berbangsa merupakan agregasi pengalaman bersama dalam menanggapi situasi sosial, kebudayaan, politik maupun ekonomi, yang mendorong tumbuhnya suatu keyakinan, bahwa “identitas nasional” itu ada, sehingga mampu menilai kekuatan-kekuatan modalnya (alam, kebudayaan, kehidupan sosial dan kesamaan nasib) sebagai unsur pembentuknya. Yakni state of mind,    suatu sikap sosial yang lebih bersifat homogen karena derajat integrasi yang semakin tinggi, terbentuk melalui faktor tradisi, kepenting an, dan cita-cita bersama. Orientasi nilainya menunjukkan kepada kemerdekaaan dan integrasi nasional sebagai keadaan yang dinilai paling berharga dalam kehidupan bangsa Indonesia. Langkah integrasi kerangka sistem nasional diarahkan Pancasila sebagai budaya normatifnya. Pancasila sebagai philosofische grondslag akan menjadi penentu dalam orientasi tujuan sistem sosial politik, kelembagaan dan kaidah-kaidah pola kehidupan, yang bukan hanya menjadi faktor determinan melainkan juga mengembang kan peran teleologis, sebagai payung ideologis bagi pelbagai unsur dalam masyarakat yang beranekaragam lagi bersifat majemuk.

Konsepsi negara nasional Indonesia menjadi lebih terbentuk dalam proses-proses politik di lapangan. Bangsa Indonesia yang tumbuh dalam diskusi kaum muda dalam revoluasi kemerdekaan, ditandai oleh usaha mempertahankan kemerdekaan dengan mengalami perkembangan politik tak-stabil. Dalam masa pembangunan, ditandai oleh usaha meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas politik, namun dominasi pemerintah tidak mendorong pelaksanaan dan pembentukan sistem kehidupan yang demokratis dan adil. Ini mungkin terjadi, karena struktur kelembagaan dan kesemrawutan akibat kecilnya lembaga politik yang secara efektif mampu menengahi, menghaluskan serta memperlunak aksi-aksi politik yang dilakukan pelagai kelompok masyarakat yang tengah dalam euphoria politik yang baru. Sehingga terjadi hubungan yang searah dan saling menguatkan antara kemerosotan ekonomi, korupsi, konflik kepartaian dan ketidakadilan politik, serta potensi kemajemukan yang mengarah ke disintegrasi nasional.

Pada pasca kemerdekaan, kelompok-kelompok dalam masyarakat merasa bebas dari tekanan politik kolonialisme, namun mereka gagal mencapai konsensus mengenai metoda-metoda yang absyah dan otoritatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi situasi (yang berbeda tidak hanya pelakunya, juga dalam metoda yang digunakan dalam penentuan jabatan dan kebijaksanaan). Hal itu melahirkan konflik-konflik horizontal, seperti bipolarisasi Jawa vs Luar-Jawa, isu Islam vs abangan, yang akhirnya mendorong tindak kekerasan dan pemberontakan di pelbagai daerah. Lahir Demokrasi Terpimpin, yang menyatukan kerjasama politik Presiden, Militer dan PKI, yang bersifat represif.

Masa Orde Baru, ditandai politik pembangunan untuk menggerakkan masyarakat menuju pertumbuhan, yang ditandai superioritas ekonomi dan teknologi. Strateginya menggunakan model politik represif (Demokrasi Terpimpin) diperkuat sistem ekonomi liberal, yang mengha¬silkan akumulasi efektif serta penyebaran jenis sumber daya koersif, persuasif, dan material. Sumberdaya koersif mencakup kapasitas pemerintah memaksa untuk melakukan hal-hal yang diin¬ginkannya. Sumberdaya persuasif bersifat simbolis atau ideologis, yakni kapasitas untuk memperoleh persetujuan dari yang lain, bahwa institusi, kebijakan atau programnya melayani kepen¬tingan umum. Sumber daya material ialah barang-barang pertuka¬ran, yaitu kapasitas pemerintah membujuk kerelaan seseorang untuk mengikutinya seraya menawarkan imbalan atau kompensasi.

<Photo 3>Budaya kesatuan dibentuk melalui stabilitas nasional yang dominan, dengan strategi asimi¬lasionis (penghapusan sifat utama kelompok minoritas atau primordial), dilanjutkan pengembangannya ke lahan politik melalui penyeragaman partai politik dan korpora¬tisme terhadap organisasi non-negara. Tindakan pemerin¬tah mengatasi perbedaan-perbedaan, dikendalikan kebijaksanaan sentralistik melalui ideom-ideom kebudayaan. Dampaknya terhadap keanekaragaman dan kemajemukan menjadi negatif. Rejim militer ternyata lebih memikirkan keseimbangan kelompok suku yang satu terhadap kelompok suku yang lain, ketimbang mengembangkan konsensus dan tawar menawar yang efektif. Mereka berusaha mencapai keserasian tanpa konsensus.

Kenyataan lapangan sejak kemerdekaan 1945, menunjukkan bahwa kehidupan negara-nasional yang menganut paham demokrasi dengan keadaan penegakan hukum dan pelaksanaan keadilan yang lemah, cenderung akan melahirkan kudeta (manakala hanya memusatkan pada politik kekuasaan), dan revolusi sosial (manakala hanya memusatkan pertumbuhan ekonomi).

<Photo 4>Bagaimana kita ke depan ? Reformasi telah membentuk suatu perubahan, meski masih banyak kekecewaan-kekecewaan. Tak pelak, sebenarnya perkembangan Indonesia pasca Reformasi sangat dipengaruhi lemahnya kemampuan dalam koalisi politik sipil, serta pengaruhnya terhadap etika politik dan kepemimpinan nasional. Sebagaimana diperlihatkan melalui seringnya terjadi perubahan dalam koalisi antar kekuatan politik sejak pilpres 2004 hingga waktu-waktu sesudahnya, memperlihatkan bahwa sebenarnya langkah-langkah mereka tanpa platform politik yang jelas, di samping lemahnya akan kesadaran etika politik mereka. Hal demikian mengandung imbas yang memberikan pengaruh besar terhadap formasi dan kinerja dari pemerintahan yang terbentuk. Sehingga sering menggambarkan bukan saja suasana kerja mereka yang tidak kompak, juga tidak jarang mereka dianggap “berjalan sendiri-sendiri”.

Disisi lain kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihaak pada rakyat dengan kata lain hanya berpihak pada aparatur Negara saja, ternyata memiliki dampak luas terhadap kemampuan rakyat dan kemiskinan. Ini terlihat sebagaimana kritik terhadap ketidakmampuan dalam mengelola jalannya roda pemerintahan untuk kebangkitan kekuatan ekonomi mikro, yang bermanfaat terhadap kehidupan rakyat banyak. Menurut catatan Unesco, jumlah rakyat miskin di Indonesia setelah terjadinya kenaikan harga BBM di tahun 2005, telah mencapai 100 juta orang lebih, ditambah setahun setelah itu harga BBM kembali naik, meski kembali turun beberapa tahap. Itu, masih dibarengi oleh kenyataan lemahnya menejemen pemerintahan menghadapi masalah-masalah empiris, yang memperlihatkan ketidakberpihakan aturan-aturan dan prosedur eksekutif yang bertanggung jawab. Yang mana, keaadaan seperti itu ditengarai oleh selalu terlambatnya antisipasi dan penanganan pemerintah terhadap kasus-kasus dalam masyarakat. Di sekitar bencana-bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, angin beliung, tsunami, tanah longsor), kecelakaan kendaraan (kereta api, kapal laut, pesawat udara) ataupun bencana lain seperti wabah flue burung atau demam berdarah.

Pengalaman era Reformasi ini menunjukkan, titik tolak keberadaan dari kepemimpinan nasional dan lembaga-lembaga pemerintahan yang hanya didasarkan dari legitimasi politik, ternyata belumlah cukup. Masih harus disertai bentuk keabsyahan tertentu dimana partai politik dan kekuatan lainnya dalam menstrukturkan dan mengagregatkan preferensi-preferensi pribadi kandidat pemimpin dalam pemilihan, akan ditentukan oleh political will-nya dalam memperbaiki sumber daya elit, yang tanggap dan memiliki ekspresi-ekspresi pribadi otoritatif terhadap persoalan-persoalan mendesak, dengan diskursus-diskursus mereka memiliki bobot ideologis yang kuat.

Kemampuan kandidat memperhitungkan secara strategis tentang perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dan mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara secara nasional, menjadi sangat penting. Terutama pengaruh yang timbul dari ledakan pengetahuan akibat kuatnya arus informasi dan komunikasi lintas bangsa; integrasi teknologis hasil temuan-temuan bidang iptek terapan; merosotnya suasana manusiawi akibat dari kehidupan modern bernuansa industrial; tumbuhnya sistem nilai yang tidak jelas akibat perubahan-perubahan yang berlangsung cepat sehingga sering tipis kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga sosial dan politik; tuntutan untuk bertindak berdasar keharusan ekonomis dan kelayakan etis; serta hubungan yang kompleks antara sistem administrasi, teknis dan manusia.

Penentuan  calon pemimpin Negara kita perlu mempertimbangkan akan keberlangsungan masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah. Ciri kehidupan sosial, kebudayaan masa depan, karakternya memperlihatkan euforia keanekaragaman dan kemajemukan. Perkembangan yang luas terlihat melalui menonjolnya kehidupan yang berakar pada konsep-konsep keadilan, hak-hak individu dan pemerintahan yang demokratis, disertai dengan meningkatnya kecenderungan dari nasionalisme kebudayaan.

Keanekaragaman dan kemajemukan sosial dan kebudayaan terasa kembali menonjol oleh dukungan perkembangan teknologi yang menghasilkan komunikasi massa yang modern (juga maya) dan mobilitas tinggi dan luas, serta mendorong pertumbuhan kebudayaan popular yang lebih homogen dan luas.

Perkembangan demikian ditandai oleh corak kehidupan yang penuh dengan paradoks (bahwa nilai-nilai budaya yang dominan tidak hanya satu dan tidak seragam, tetapi saling bertentangan dan saling mengontrol), serta ketegangan antara kesadaran individualisme dan kolektivisme (conformity) dalam penyesuaian, dimana individualisme tanpa kolektivisme akan merusak, sedang kolektivisme tanpa individualisme juga akan menghancurkan. Sedang kehidupan dicitrakan melalui “manusia informasi”, yang ditandai oleh kemampuan sumber daya tinggi dan kerinduan manusiawi, sebagaimana digambarkan Rama Mangun dalam “Burung-burung Manyar” dan terutama “Burung-burung Rantau”, bahwa orang Indonesia harus kembali menjadi manusia rantau yang terbang tinggi melewati batas-batas keindonesiaan, tidak hanya secara geografis tetapi juga dalam moral, pandangan hidup dan pengetahuan.

Berdasar pertimbangan pengalaman dalam kesadaran nasional beserta praktek jalannya pemerintahan, generasi muda sekarang dituntut untuk lebih jeli dalam memikirkan tentang bagaimana menyerap kearifan-kearifan sejarah, dan memperkirakan masa depan Indonesia bagi kepemimpinan bangsa.

Berdasar kecenderungan-kecenderungan yang dimungkinkan, nilai-nilai kebebasan yang paradadoks akan terus menguat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dimana kebebasan dengan akses informasi dan komunikasi public yang kuat, menyebabkan semakin luasnya persaingan terbuka dengan kehidupan yang bersifat multipartai. Dengan demikian maka penguatan civil ethics menjadi sangat penting, yakni nilai-nilai kehidupan sipil yang menekankan pada kebebasan, persamaan dan perdamaian sebagai prinsip yang harus dipraktekkan oleh setiap pemimpinan bangsa. Hal itu bentuk kepemimpinan seperti yang dicirikan oleh Munawar dengan kadar legitimasi yang kuat, yang dicirikan:

1.            Kemampuan dalam membentuk dan mempertahankan kepercayaan public;

2.            Kemampuan dalam mengejawantahkan praktek demokrasi substansial:

1.            Memberikan peluang pengembangan peran-peran masyarakat secara demokratis dalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingan local dan kelompok-kelompok secara proporsional;

2.            Mengembangkan kearifan kompromistik (daya saing, tawar-menawar, negoisasi untuk mencapai jalan kompromi bagi kepentingan politik yang saling berbeda);

3.            Menyediakan sarana damai untuk pengembangan kepemimpinan politik yang absyah.

3.            Mendalamnya kesadaran akan nasionalisme sebagai aset penting bagi kehidupan bangsa, sebab kebebasan dan keanekaragaman sosial serta kemajemukan budaya (agama, suku bangsa, rasial, kelompok geografis, pengalaman sejarah) membutuhkan kesadaran bersama sebagai suatu bangsa. Pendekatan budaya dalam nasionalisme masih sangat relevan, karena di dalamnya penuh ragi cendekiaan (Soedjatmoko, 1984) yang mengartikulasikan kompleksitas gagasan dengan unsur yang beranekaragam, saling berbeda dan berlawanan, penuh pilihan dan perangkap, namun terdamaikan dan melahirkan ketahanan budaya.

Keadaan masa depan dengan nilai-nilai yang diperkirakan demikian itu, maka diperlukan keabsyahan kepemimpinan berdasar ukuran “kelayakan”, sebagaiman telah disinggung di depan. Apa yang perlu dipersiapkan untuk kepemimpinan yang akan datang itu ? Ada beberapa hal, di antaranya:

1.            Kualitas pribadi dan penampilan tinggi, yakni kualitas pemikiran, penampilan, dedikasi dan pengalaman organisasi, agar mampu melakukan adaptasi dan kompromi dengan perubahan-perubahan. Indikatornya:

1.            Keterbukaan diri terhadap perubahan-perubahan di lingkungan social dan politik;

2.            Kemampuan fungsi artikulatif, serta sebagai aggregating agnet dari pelbagai kepentingan yang lebih kecil, dengan melaksanakan fungsi eksekutif;

3.            Handal dalam pembentukan pendapat umum.

2.            Memahami makna kebebasan dan pemerintahan koalisi. Indicator:

1.            Memelihara etos kemajemukan dan pengayoman;

2.            Handal dalam penguasan menejemen konflik, sehingga akan memperluas wilayah penerimaan (zone of acceptance) program-program yang diperuntukkan masyarakat.

3.            Memahami persoalan masyarakat, arah masa depan dan agenda reformasi serta menerjemahkannya dalam kegiatan kampanye dan rational planning mechanism. Sehingga mampu melahirkan kabijaksanaan policy adjustments pemerintah yang antisipatif, responsif dan lentur untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi global, bencana alam dan kemiskinan. Juga kemampuan untuk ikut menanggulangi pelbagai kebijakan ekonomi di tingkat nasional, yang kadang tanpa sengaja telah memberi akibat terhadap masyarakat bawah menjadi semakin kurang berdaya.

4.            Mendorong kesadaran nasional dan nilai-nilai demokratis sebagai kekuatan penggerak solidaritas untuk menguatkan pilar-pilar kehidupan politik yang modern.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s