Krisis Peradaban Islam diIndonesia

A. Pendahuluan

Islam menempatkan manusia itu tidak saja dalam dimensi individu, akan tetapi juga dalam dimensi sosial sebagai anggota sebuah masyarakat. Oleh karena itu tugas dan kewajiban syar’i disampaikan kepadanya dalam bentuk jamaah, yakni “Yaa ayyuhalladziina aamanuu,” bukan dalam bentuk mufrad (sendirian) yaitu”Yaa ayyuhal mu’min …” Demikian itu karena kewajiban dalam Islam memerlukan sikap saling memikul dan saling menanggung dalam pelaksanaannya, di mana sama antara ibadah dan mu’amalah.

Apabila kita melihat suatu kewajiban seperti shalat, maka kita dapatkan bahwa ia tidak mungkin dilaksanakan sebagaimana diinginkan oleh Islam kecuali di masjid. Di sana masyarakat saling bahu membahu dalam menegakkannya. Muadzin yang memberitahu manusia mengenai waktu shalat, imam yang mengimami mereka, khatib yang memberikan khutbah kepada mereka dan seorang mu’allim (guru) yang mengajari mereka. Ini semuanya tidak mungkin dilakukan secara sendirian, tetapi harus diatur secara kolektif.

Al Qur’an telah menjadikan shalat sebagai hal pertama yang harus ditegakkan daulah Muslimah apabila ia diberi kesempatan untuk memimpin di bumi ini, sebagaimana firman Allah SWT:

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dan perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan” (Al Hajj: 41)

Demikian juga dalam kewajiban berpuasa dan pentingnya mengatur permasalahan hidup di bulan Ramadhan dengan pengaturan yang dapat membantu/memudahkan berpuasa, shalat, sahur, dan lain-lain.

Utamanya lagi adalah zakat, karena pada dasarnya ia merupakan tanzhim ijtima’i (struktur sosial) yang diatur oleh daulah (negara) melalui para amil yang telah ditentukan, sebagaimana dijelaskan oleh Al Qur’an. Demikian juga dalam seluruh syiar Islam dan rukun-rukunnya.

Adapun akhlaq dan mu’amalah juga tidak mungkin bisa dilaksanakan sebagaimana diinginkan oleh Islam kecuali dalam naungan masyarakat yang berpegang teguh pada Islam, di mana mereka beribadah kepada Allah dengan membangun kehidupan di atas pondasi Islam.

Islam telah mengajarkan kepada seorang Muslim agar apabila ia bermunajat kepada Rabbnya dalam shalatnya membaca, “Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin.” Ia berbicara dengan lesan jamaah, meskipun ia sendirian. Demikian juga apabila berdoa kepada Rabbnya, ia memakai bentuk jamak, “Ihdinash shiraathal mustaqiim.” Dengan demikian maka ruh jamaah (jiwa kebersamaan) selalu hidup dalam perasaannya dan senantiasa mengalir dari lesannya.

Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat mana pun, baik keberadaannya maupun karakternya. Ia merupakan masyarakat yang Rabbani, insani, akhlaqi dan masyarakat yang seimbang (tawazun). Ummat Islam dituntut untuk mendirikan masyarakat seperti ini, sehingga mereka bisa memperkuat agama mereka, membentuk kepribadian mereka dan bisa hidup di bawah naungannya dengan kehidupan Islami yang sempurna. Suatu kehidupan yang diarahkan oleh aqidah Islamiyah dan dibersihkan dengan ibadah, dituntun oleh pemahaman yang shahih, digerakkan oleh semangat yang menyala, terikat dengan moralitas dan adab Islamiyah, serta diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Diatur oleh. hukum Islam dalam perekonomian, seni, politik dan seluruh segi kehidupannya.

Masyarakat Islam bukanlah masyarakat yang hanya menerapkan syari’at Islam pada bidang hukum saja, terutama di bidang pidana dan perdata sebagaimana difahami oleh mayoritas ummat. Yang demikian ini merupakan pemikiran dan praktek yang juz’iyah (parsial), bahkan mengarah pada berbuat zhalim terhadap masyarakat, dengan memfokuskan seluruh potensi yang bermacam-macam dalam menegakkan satu pilar di antara banyak pilar yaitu hukum, dan bahkan dalam satu bidang saja dari hukum tersebut yaitu pidana atau perdata.

Untuk itu penting sekali bagi kita untuk dapat memberikan gambaran yang terang, tentang komponen-komponen utama dalam membentuk masyarakat yang kita idamkan. Telah berdiri di sini berbagai gerakan dan jamaah Islam di berbagai penjuru dunia Arab ataupun dunia Islam untuk ikut berkiprah ke arah itu, sementara mereka menempati masyarakat dimana bercampur di dalamnya antara Islam dan jahiliyah. Baik jahiliyah yang ditransfer sebagai implikasi dari penjajahan (imperialisme), atau jahiliyah sebagai warisan dari sisa-sisa masa-masa kemunduran, dimana ummat Islam tidak benar dalam memahami agamanya dan oleh karenanya tidak benar pula dalam menerapkannya, baik mereka sebagai penguasa atau mereka sebagai rakyat.

Begitu lengkapnya ajaran islam mengenai konsepsi peradaban masyarakat, dimabah dengan penafsiran para ulama slaf ataupun modern yang selalu menjadukan islam ini adaptive terhadap perkembangan peradaban, penuh kebersamaan dalam keberagaman, mampu beradaptasi dengan segala perkembangan zaman.

Sehingga dalam hal ini penulis menyusun makalah dengan tema “ Kekuatan Islam Dalam Perwujudan Peradaban Masyarakat Yang Adil Makmur Yang Diridloi Allah SWT ”

1. Kilas Balik Fase-Fase Peradaban Islam Dalam Menata Masyarakat

Banyak dari kita yang sudah mengetahui tentang fase-fase peradaban islam yang diperkirakan Rasulullah. Dalam haditsnya yang terkenal, beliau menyebutkan tentang keadaan dan kondisi umat islam, yang dalam hal ini beliau cirikan dengan keadaan para penguasanya. Setidaknya beliau membagi fase peradaban islam setelah beliau wafat dalam empat fase.

Fase pertama adalah fase dimana kepemimpinan kaum muslimin dikelola oleh orang-orang yang mengacu pada cara (manhaj) kepemimpinan nabi (khilaafah ‘alaa minhaajin –nubuwwah), yang adil dan mengangkat kewibawaan Islam. Menurut para ulama pergerakan, fase ini disepakati sudah berlalu dengan para aktornya adalah khulafaa-ur-rasyidiin (Khalifah-khalifah yang diberikan petunjuk: Abu Bakr, Umar, Utsman dan Aliy ).

Fase kedua merupakan masa dimana para penguasanya kebanyakan adalah penguasa yang sombong, angkuh dan tidak lagi menggunakan manhaj kepemimpinan nabi. Walaupun begitu, para penguasa di fase ini masih menggunakan hukum-hukum Islam sebagai dasar perundangan negara. Fase ini disepakati oleh para ulama pergerakan juga sudah terlewati. Diakhiri dengan runtuhnya kekhilafahan Islam internasional Turki Utsmani pada tahun 1923.

Selanjutnya kaum muslimin akan dihadapkan dengan masa dimana para penguasanya adalah penguasa yang zholim, kejam dan menindas kaumnya sendiri. Fase inilah yang kemudian ditengarai sedang terjadi di dunia Islam pada masa-masa sekarang. Faktanya adalah keadaaan yang melingkupi negeri-negeri Muslimin satu abad terakhir. Bahkan sisa-sisa penindasan itu masih terjadi di beberapa negeri muslim. Begitulah, nasib umat Islam dari zaman ke zaman, terus menurun dari generasi ke generasi, terutama dari segi kualitas internalnya. Akan tetapi, Rasulullah SAW juga tidak membiarkan umatnya berada dalam keputusasaan.

Beliau tetap memberitakan bahwa di akhir zaman nanti, setelah fase yang ketiga ini selesai, maka akan muncul masa dimana kepemimpinan umat Islam akan diusung kembali oleh penguasa yang adil. Yaitu orang-orang yang memimpin sesuai dengan manhaj kepemimpinan Rasulullah. Kepemimpinan inilah yang akan membawa umat Islam kembali berwibawa dan menjadi soko guru bagi semesta dunia (ustaadziyyaatul ‘aalam).

Pada saat itulah Islam benar-benar bisa dirasakan dan dibuktikan kebenarannya sebagai rahmatan lil ‘alamiin. Namun, tentu saja masa kembalinya keemasan ini bukan didapat dengan cuma-cuma, Allah tidak memberikannya begitu saja tanpa harga yang harus dibayar. Oleh karena itulah, umat Islam harus berusaha sekuat mungkin untuk bisa melunasi harga yang harus dibayar tersebut.

Fase-fase peradaban Islam di atas, juga mewariskan berbagai macam hal yang sangat mempengaruhi dan berharga pada dinamika kehidupan peradaban manusia. Ditinjau dari warisan peradaban Islam dari masa ke masa, akan terlihat perbedaan mendasar karakteristik warisan itu, sesuai dengan fase peradaban Islam yang saat itu terjadi.

Pada zaman awal Islam disebarkan oleh Rasulullah misalnya, beliau sangat menekankan pada asas dasar dari segala kegiatan kehidupan dan peradaban, yaitu akidah (kepercayaan dan keyakinan kepada Allah ‘Azza wa Jalla). Inilah tonggak awal dan dasar dari peradaban Islam itu sendiri. Sekaligus mendasari perbedaan dengan peradaban lain yang pernah ada di dunia ini.

Beliau juga meletakkan dasar-dasar hukum interaksi kehidupan manusia dengan syariat yang dibawanya. Tidak sampai disitu, Rasul juga menyumbangkan dirinya selama berada di Madinah, untuk membangun sebuah negara ideal yang berlandaskan Islam sebagai cikal bakal peradaban Islam itu sendiri.

Pada zaman khulafaa-ur-raasyidiin, warisan yang sangat berpengaruh adalah upaya penguatan dari apa yang sudah diletakkan oleh Rasulullah. Abu Bakr, misalnya, melawan orang-orang yang tidak mau berzakat, karena zakat itu sendiri merupakan salah satu pilar dalam Islam, dan jika ada yang tidak mau berzakat, maka digolongkan ke dalam orang yang murtad. Abu Bakr juga memerangi orang-orang yang mengaku menjadi nabi (nabi palsu), sebagai upayanya dalam pembersihan dan penegakan akidah Islam. Selain itu, budaya pewarisan ilmu pengetahuan juga mulai di semarakkan pada zaman ini. Ditandai dengan dikumpulkannya nash-nash al-qur’an yang berserakan lalu kemudian dibukukan dan diperbanyak.

Di masa ini, hadits-hadits juga mulai dikumpulkan. Ekspansi da’wah dan pembebasan daerah-daerah sekitar juga mulai diintensifkan, bahkan salah satu ekspedisi pembebasan yang dikirim sudah mencapai negeri China di Timur dan daerah-daerah afrika utara di Barat. Pada fase peradaban Islam berikutnya, warisan yang paling mencolok adalah warisan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terutama pada dua dinasti awal, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pusat-pusat ilmu pengetahuan, perpustakaan dan taman baca, universitas, serta riset-riset modern berkembang pesat dan maju.

Dari studi akidah, sampai kedokteran, astronomi dan bahkan ilmu kimia menjadi primadona. Ulama-ulama sains Islam mengukir sejarah mereka dan bahkan sampai sekarang catatan-catatan mereka masih dijadikan referensi. Pusat-pusat peradaban berpindah dari Yunani dan Roma, ke Baghdad (Irak, dinasti Abbasiyyah), Cordova(Spanyol, dinasti Umayyah).

Tidak mengherankan kemudian peradaban Islam saat itu dijuluki dengan penyambung nyawa dari ilmu pengetahuan yang ada di Yunani dan Roma, yang sudah menua dan menyimpang dari hakikat ilmu itu sendiri. Islam menjadi soko guru dunia, dengan total daerah yang dilingkupi oleh pemerintahan Islam mencapai dua pertiga daratan di bumi (Utara: Eropa Selatan, Barat: Afrika Barat, Timur: China, Selatan: India). Bangunan-bangunan megah, indah dan mewah di semarakkan, dengan arsitektur dan teknologi modern, dan jauh melampaui peradaban Yunani dan Romawi. Sampai sekarang, bangunan-bangunan tersebut masih kokoh berdiri, kecuali yang dihancurkan dan dibakar pada zaman ekpansi Mongol dan pada perang Salib. Taj Mahal, Perpustakaan Internasional di Cordova, Universitas Al-Azhar Mesir, adalah salah satu peninggalan dari banyak lainnya yang sampai sekarang menjadi bukti, bahwa Islam dengan landasan akidahnya, pernah menjadi pusat peradaban dunia. Akan tetapi sayang, pada akhirnya kehancuran itu berawal dari kekeroposan internal umat Islam itu sendiri.

Dari beberapa kilas balik fase peradaban islam, tidak lepas dengan andil pemerintahan yang adil dan bijak sana. Karena jika akan terjadinya kemajuan peradaban umat adalah berarti pula terjadinya tata masyarakat yang efektif, dan sesuai porsi.

Selain itu, dalam perwujudan, yang dihantarkan oleh pemimpin yang adil, maka kemakmuran masyarakat yang akan tercipta. Karena kemakmuranlah sebenarnya tujuan akhir dari suatu peradaban. Adalah umat yang selalu tercukupi segala kebutuhannya, baik secara jasmani maupun rohani.

2. Potret Peradaban umat islam Indonesia saat ini

a. Relevansi Kebijakan Sosial dengan Kesejahteraan Rakyat

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan public. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon issue-issue yang bersifat public, yakni mengatsi masalah sosial dan memenui kebutuhan masyarakat banyak. Bessant, watts, Dalton, dan Smith (2006).  Artinya, kebijakan sosisal menunjuk pada apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program-program tunjangan lainnya.

Secara garis besar, impelemntasi kebijakan sosial itu terdapat tiga kata gori, yaotu :

Pertama, perundang-undangan. Yaitu pemerintah berhak membuat kebijkan, yang mengatur lembaga pendidikan dan seegala lembaga provit untuk agar mebgadopsi kebijakan-kebijakan public yang berdampak kesejahteraan.

Kedua, program pelayanan public. Yaitu diwujudkan dengan pelayanan sosial yang diwujudkan berupa pemberian tunjangan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial dan bimbingan sosial. (konseling, advokasi dan pendampingan).

Ketiga, sistem perpajakan. Yaitu, dikenal juga dengan kesejahteraan fiscal. Selain sebagai sumber pendanaan kebijakan sosial, juga merupakan instrument kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil.

Francis Fukuyama (2005) dalam bukunya State-Building: Governance and World Order in the 21st Century, menunjukkan bahwa pengurangan peran negara dalam hal-hal yang memang merupakan fungsinya hanya akan menimbulkan problematika baru. Bukan hanya memperparah kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta masalah sosial, yaitu kondisi yang dirasakan banyak orang yang tidak menyenangkan, mengganggu keberfungsian banyak orang, sehingga menuntut kebijakan secara kolektif. Bahkan lebih dari itu  pula menyulut konflik sosial dan perang sipil yang meminta korban jutaan jiwa. Keruntuhan atau kelemahan negara telah menciptakan berbagai malapetaka kemanusiaan dan hak azasi manusia selama tahun 1990-an di Somalia, Haiti, Kamboja, Bosnia, Kosovo, dan Timor Timur (Fukuyama, 2005; lihat Suharto, 2007). Selain memperlihatkan kejujuran ilmiah Fukuyama, buku State-Building sekaligus menjelaskan bahwa dia telah “insyaf” dari “kekeliruan” pemikiran sebelumnya. Dalam bukunya yang terdahulu, The End of History and The Last Men (1992), Fukuyama dengan yakin menyatakan bahwa sejarah peradaban manusia (seakan) telah berakhir.

Sebagai contoh, pertarungan antara komunisme dan kapitalisme juga telah usai dengan kemenangan kapitalisme (neoliberalisme). Mengapa kapitalisme menang. Jawabanya adalah karena sistem ini dianggap paling cocok untuk manusia abad ini. Dan kita tahu semua, kapitalisme sangat menganjurkan peran negara yang sangat minimal dalam pembangunan ekonomi, apalagi pembangunan sosial.

Sekarang, dalam bukunya State-Building dengan lantang Fukuyama berkata bahwa“negara harus diperkuat!”. Kesejahteraan, kata Fukuyama, tidak mungkin tercapai tanpa hadirnya negara yang kuat; yang mampu menjalankan perannya secara efektif. Begitu pula sebaliknya, negara yang kuat tidak akan bertahan lama jika tidak mampumenciptakan kesejahteraan warganya.

Poverty line (garis kemiskinan), selain berbeda untuk wilayah perdesaan dan perkotaan, juga berbeda untuk setiap provinsi setiap tahunnya. Selama Maret 2006 sampai dengan Maret 2007, poverty line di Indonesia naik sebesar 9,67 persen, yaitu dari Rp.151.997 per kapita per bulan pada Maret 2006 menjadi Rp.166.697 per kapita per bulan pada Maret 2007 (TKPK, 2007)

Pentingnya penguatan negara ini terutama sangat significant dalam konteks kebijakansosial. Negara adalah institusi paling absah yang memiliki kewenangan menarik pajakdari rakyat, dan karenanya paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar baga warganya. Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun yang berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Globalisasi dan kegagalan pasar sering dicatat sebagai faktor penyebab mencuatnya persaingan yang tidak sehat, monopoli dan oligopoli, kesenjangan ekonomi di tingkat global dan nasional, kemiskinan dan keterbelakangan di negara berkembang, serta ketidakmampuan dan keengganan perusahaan swasta mencukupi kebutuhan publik, seperti jaminan sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Mishra (2000) dalam bukunya Globalization and Welfare State menyatakan bahwa globalisasi telah membatasi kapasitas negara-bangsa dalam melakukan perlindungan sosial. Lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menjual kebijakan ekonomi dan sosial kepada negara-negara berkembang dan negara-negara Eropa Timur agar memperkecil pengeluaran pemerintah, memberikan pelayanan sosial yang selektif dan terbatas, serta menyerahkan jaminan sosial kepada pihak swasta.

Benar, negara bukan lah satu-satunya aktor yang dapat menyelenggarakan pelayanan sosial. Masyarakat, dunia usaha, dan bahkan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.

Namun, sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial dan public goods, pelayanan sosial tidak dapat dan tidak boleh diserahkan begitu saja kepada masyarakat dan pihak swasta. Sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, negara memiliki kewajiban (obligation) dalam memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect) dan menghargai (to respect) hak-hak dasar, ekonomi dan budaya warganya. Mandat negara untuk melaksanakan pelayanan sosial lebih kuat daripada masyarakat atau dunia usaha.

Berdasarkan konvensi internasional, mandat negara dalam pelayanan sosial bersifat“wajib”. Sedangkan, mandat masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial bersifat “tanggungjawab” (responsibility).

Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan sosial yang berkeadilan, peran negara dan masyarakat tidak dalam posisi yang paradoksal. Melainkan, dua posisi yang bersinergi.

Bahkan di Indonesia, komitmen dan peran negara dalam pelayanan sosial seharusnya diperkuat dan bukannya diperlemah, seperti diusulkan kaum neoliberalisme pemuja pasar bebas. Pada era desentralisasi sekarang ini, penguatan negara mencakup juga pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan memiliki agenda kebijakan sosial yang sesuai dengan kondisi daerahnya.

Pemberian wewenang yang lebih luas kepada Pemda tidak hanya dimaknakan sekadar peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara ekonomi, tanpa kepedulian terhadap penanganan “PAD” (Permasalahan Asli Daerah) secara sosial.

Kata “responsibility” berasal dari dua suku kata “response” dan “ability”. Artinya, respon atau tanggapan yang diberikan tidak bersifat wajib. Melainkan disesuaikan dengan kemampuan atau ability. Sebagai ilustrasi, memberikan pendidikan dasar adalah tanggungjawab orang tua anak. Namun, manakala sesuatu sebab, seperti kemiskinan, membuat orangtua tidak mampu menyekolahkan anaknya, maka orang tua tersebut tidak dapat dikenakan sangsi. Karena, negara lah yang memikul kewajiban memberikan pendidikan dasar bagi warga negara yang tidak mampu.

Namun harus dipahami, seringhkali kebijakan sosial ini sulit dirasakan oleh masyarakat luas karena hamper mirip dengan kebijakan public, ada kemiripan dalam tataran fungsi, namun ada perbedaannya yaitu kebijakan public ini sangat umum, seperti kebijakan tentang air, jalan raya, tanah dan lain-lain.

Mendiskusikan umat Islam di Indonesia senantiasa menarik. Mengapa? Indonesia bukan saja negara yang memiliki sumberdaya alam yang luar biasa, melainkan pula merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah di atas, sejatinya memiliki nilai mengenai pentingnya peradaban masyarakat ketimbang sekadar menghadapkan wajah kita ke barat atau timur dalam shalat. Tanpa memarginalkan pentingnya shalat, Al-Qur’an mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan kebijakan dan perhatian untuk meningkatkan peradaban masyarakat. Selain memberi pesan tentang keimanan, Al- Qur’an mengingatkan penganutnya bahwa pernyataan keimanan kepada Allah, KitabNya, dan Hari Kiamat saja tidaklah cukup jika tidak disertai dengan kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan pertolongan. Namun kenyataannya, Indonesia adalah negara yang masih menghadapi persoalan peradaban yang serius. Ironisnya, kontribusi negara sebagai institusi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan perannya dengan baik.

Seakan-akan negara tidak pernah dirasakan kehadirannya terutama oleh mereka yang lemah (dhaif) atau dilemahkan (mustadh’afin), yang miskin atau dimiskinkan. Rendahnya komitmen dan peran negara dalam pelayanan sosial bisa dilihat, antara lain, dari semangat pemerintah yang saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Pasal 2 RUU BHP tersebut, misalnya, dengan jelas menunjukkan “semangat dagang” pemerintah yang membenarkan pihak asing bersama BHP Indonesia mendirikan lembaga pendidikan dengan modal sampai 49 persen. Tanpa sadar, pemerintah sesungguhnya tengah mengubah jati diri Departemen Pendidikan Nasional menjadi Departemen Perdagangan Pendidikan Nasional (lihat Suharto, 2007).

Belum lama ini, Media Indonesia menyajikan hasil survei Litbang Media Group, terhadap 480 responden yang diambil secara acak dari daftar pemilik telefon enam kota besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makassar) (Halida, 2008). Responden ditanya bagaimana pendapatannya sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apakah dirasakan semakin berat atau ringan? Mayoritas responden (73%) merasakan bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari semakin berat; sebanyak 21% responden merasakan sama saja; dan hanya 6% yang merasakan semakin ringan. Ketika ditanyakan apakah sekarang ini mendapatkan pekerjaan baru dirasakan semakin sulit atau semakin mudah, sebagian besar responden (89%) merasakan sekarang makin sulit mencari pekerjaan baru; sebanyak 5% responden merasakan sama saja; 4% merasakan makin mudah; dan 2% tidak tahu.

Hasil survei ini tidak berbeda dengan laporan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk tahun 2007/2008 dari United Nations Development Programme (UNDP).

Peringkat IPM Indonesia tahun 2007 berada di urutan 107 dari 177 negara. Selain

semakin jauh tertinggal oleh Singapura (peringkat 25), Brunei Darussalam (30), Malaysia (63), Thailand (78), dan Filipina (90), peringkat Indonesia juga sudah terkejar oleh Vietnam (105) yang pada tahun 2006 berada di peringkat 109. Tanpa perbaikan strategi pembangunan ekonomi dan sosial secara mendasar, peringkat IPM Indonesia tidak menutup kemungkinan segera disusul oleh Laos (130), Kamboja (131) dan Myanmar (132) di tahun-tahun mendatang (Suharto, 2007; UNDP, 2007).

Capaian yang tergambar melalui IPM tersebut berkorelasi dengan dimensi kesejahteraan. Indikator pokok IPM menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan (capabilitas) manusia Indonesia. Indikator angka harapan hidup menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat; indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah memperlihatkan keluaran dari dimensi pengetahuan; dan indikator kemampuan daya beli mempresentasikan dimensi hidup layak. Dengan demikian, rendahnya peringkat IPM

Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih berada di tingkat bawah. Bahkan, karena indikator IPM pada hakekatnya merujuk pada konsep basic human capabilities, dapat dikatakan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar saja ternyata masih ketar-ketir.

Dengan kata lain, alih-alih hidup berkecukupan, masyarakat Indonesia masih belum bisa terbebas dari lilitan kemiskinan. Hingga saat ini, jumlah orang miskin di Indonesia masih sangat mencemaskan (Suharto, 2007). Pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin adalah 37,17 juta orang atau 16,58% dari total penduduk Indonesia. Satu tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 39,30 juta atau sebesar 17,75% dari total jumlah penduduk Indonesia tahun tersebut (TKPK, 2007). Ini berarti jumlah orang miskin turun sebesar 2,13 juta jiwa. Meskipun terjadi penurunan, secara absolut angka ini tetap saja besar dan 3 melampaui keseluruhan jumlah penduduk Selandia Baru (4 juta), Australia (12 juta), dan Malaysia (25 juta). Angka kemiskinan ini menggunakan poverty line dari BPS sekitar Rp.5.500 per kapita per hari.3 Jika menggunakan poverty line dari Bank Dunia sebesar

US$2 per kapita per hari, diperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia berkisar antara 50-60% dari total penduduk.

Meski terkadang tumpang tindih, potret kesejahteraan ini akan lebih buram lagi jika

dimasukkan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang oleh Departemen Sosial diberi label Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di dalam kelompok ini berbaris jutaan gelandangan; pengemis; Wanita Tuna Susila; Orang Dengan Kecacatan; Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA); Komunitas Adat Terpencil (KAT); Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus atau Children in Need of Special Protection (CNSP) (anak jalanan, buruh anak, anak yang dilacurkan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang terlibat konflik bersenjata); jompo telantar dan seterusnya. Mereka seringkali bukan saja mengalami kesulitan secara ekonomi, melainkan pula mengalami social exlusion – pengucilan sosial akibat diskriminasi, stigma, dan eksploitasi.

3. Potret Peradaban Pendidikan diindonesia

Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki penduduk ratusan juta jiwa. Indonesia juga adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Menurut sebuah perhitungan manusia Muslim Indonesia adalah jumlah pemeluk agam Islam terbesar di dunia. Jika dibanding dengan negara-negara Muslim lainnya, maka penduduk Muslim Indonesia dari segi jumlah tidak ada yang menandingi. Jumlah yang besar tersebut sebenarnya merupakan sumber daya manusia dan kekuatan yang sangat besar, bila mampu dioptimalkan peran dan kualitasnya. Jumah yang sangat besar tersebut juga mampu menjadi kekuatan sumber ekonomi yang luar biasa. Jumlah yang besar di atas juga akan menjadi kekuatan politik yang cukup signifikan dalam percaturan nasional.

Namun realitas membuktikan lain. Jumlah manusia Muslim yang besar tersebut ternyata tidak mamiliki kekuatan sebagaimana seharusnya yang dimiliki. Jumlah yang sangat besar di atas belum didukung oleh kualitas dan kekompakan serta loyalitas manusia Muslim terhadap sesama, agama, dan para fakir miskin yang sebagian besar (untuk tidak mengatakan semuanya) adalah kaum Muslimin juga.

Kualitas manusia Muslim belum teroptimalkan secara individual apalagi secara massal. Kualitas manusia Muslim Indonesia masih berada di tingkat menengah ke bawah. Memang ada satu atau dua orang yang menonjol, hanya saja kemenonjolan tersebut tidak mampu menjadi lokomotif bagi rangkaian gerbong manusia Muslim lainnya. Apalagi bila berbicara tentang kekompakan dan loyalitas terhadap agama, sesama, dan kaum fakir miskin papa. Sebagian besar dari manusia Muslim yang ada masih berkutat untuk memperkaya diri, kelompok, dan pengurus partainya sendiri. Masih sangat sedikit manusia Muslim Indonesia yang berani secara praktis—bukan hanya orasi belaka—memberikan bantuan dan pemberdayaan secara tulus ikhlas kepada sesama umat Islam, khususnya para kaum fakir miskin papa.

Paradoksal fenomena di atas, yakni jumlah manusia Muslim Indonesia yang sangat besar akan tetapi tidak memiliki kekuatan ideologi, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan budaya, dan kekuatan gerakan adalah secara tidak langsung merupakan dari hasil pola pendidikan Islam selama ini. Pola dan model pendidikan Islam yang dikembangkan selama ini masih berkutat pada pemberian materi yang tidak aplikatif dan praktis. Bahkan sebagian besar model dan proses pendidikannya terkesan “asal-asalan” atau tidak professional. Selain itu, pendidikan Islam di Indonesia negara tercinta mulai tereduksi oleh nilai-nilai negatif gerakan dan proyek modernisasi yang kadang-kadang atau secara nyata bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.

Ada kalanya kita kilas balik perihal pola pendidikan hususnya pendidikan islam yag ada di Indonesia dengan pola pendidikan nabi Muhammad SAW.

Pendidikan [Islam] pada periode awal [masa Nabi saw] misalnya, tampak bahwa usaha pewarisan nilai-nilai diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia agar terbebas dari belenggu aqidah sesat yang dianut oleh sekolompok masyarakat elite Qureisy yang banyak dimaksudkan sebagai sarana pertahanan mental untuk mencapai status quo, yang melestarikan kekuasaan dan menindas orang-orang dari kelompok lain yang dipandang rendah derajatnya atau menentang kemauan kekuasaan mereka.

Gagasan-gagasan baru yang kemudian dibawa dalam proses pendidikan Nabi, yaitu dengan menginternalisasi nilai-nilai keimanan baik secara individual maupun kolektif, bermaksud menghapus segala keperyaan jahiliyah yang telah ada pada saat itu. Dalam batas yang sangat meyakinkan, pendidikan Nabi dinilai sangat berhasil dan dengan pengorbanan yang besar, jahiliyahisme masa itu secara berangsur-angsur dapat dibersihkan dari jiwa mereka, dan kemudian menjadikan tauhid sebagai landasan moral dalam kehidupan manusia.

Proses pendidikan yang dilakukan Nabi, yang aksentuasinya sangat tertuju pada penanaman nilai aqidah [ketauhidan], keberhasilan yang dicapainya memang sangat ditunjang oleh metode yang digunakannya. Pada proses pendidikan awal itu, Nabi lebih banyak menggunakan metode pendekatan personal-individual. Dalam meraih perluasan dan kemajuaannya, baru kemudian diarahkan pada metode pendekatan keluarga, yang pada gilirannya meluas ke arah pendekatan masyarakat [kolektif].

Pengembangan pendidikan Islam yang telah ada itu, yang pada awalnya lebih tertuju pada pemberdayaan aqidah, diupayakan Nabi dengan menempatkan pendidikan sebagai aspek yang sangat penting, yang tercermin dalam usaha Nabi dengan menggalakkan umat melalui wahyu agar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan setinggi-tingginya. Masjid-masjid, pada periode awal itu, bahkan menjadi pusat pengembangan ilmu dan pendidikan, sekalipun masih mengkhususkan pada menghafal al-Qur’an, belajar hadis, dan sirah Nabi. Disiplin-disiplin lain seperti filsafat, ilmu kimia, matematika, dan astrologi kemudian juga berkembang, namun tidak dimasukkan dalam kurikulum formal. Semua disiplin ini diajarkan atas dasar kesadaran orang tua untuk mencarikan guru demi kemajuan anaknya [Aziz Talbani, terjemahan A. Syafii Maarif, 1996:2].

Pada era abad ke-20 ini, pendekatan pendidikan Islam berlangsung melalui proses operasional menuju pada tujuan yang diinginkan, memerlukan model yang konsisten yang dapat mendukung nilai-nilai moral-spritual dan intelektual yang melendasinya, sebagaimana yang pertama kali dibangun Nabi. Nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan manusia yang dipadukan dengan pengaruh lingkungan cultural yang ada, sehingga dapat mencapai cita-cita dan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia disegala aspek kehidupannya.

Tetapi apa yang terjadi, kondisi pendidikan Islam pada era abad ke-20, mendapat sorotan yang tajam yang kurang menggembirakan dan dinilai menyandang “keterbelakangan” dan julukan-julukan yang lain, yang semuanya bermuara pada kelemahan yang dialaminya. Kelemahan pendidikan Islam dilihat justru terjadi pada sector utama, yaitu pada konsep, sistem, dan kurikulum, yang dianggap mulai kurang relevan dengan kemajuan peradaban umat manusia dewasa ini atau tidak mampu menyertakan disiplin-disiplin ilmu lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kenyataannya yang ada ini, memasukkan pendidikan Islam dalam klasifikasi yang belum dapat dikatakan telah berjalan dan memberikan hasil secara memuaskan. Hal ini mempunyai pengertian belum mampu menjawab arus perkembangan zaman yang sangat deras, seperti timbulnya aspirasi dan idealitas yang serba multi interes dan berdemensi nilai ganda dengan tuntutan hidup yang amat beragam, serta perkembangan teknologi yang amat pesat [Hifni Muchtar, 1992:52].

Melihat kenyataan ini, maka tak ayal lagi bahwa pendidikan Islam perlu mendapat perhatian yang serius dalam menuntut pemberdayaan yang harus disumbangkannya, dengan usaha menata kembali keadaannya, terutama di Indonesia. Keharusan ini, tentu dengan melihat keterkaitan dan peranannya di dalam usaha pendidikan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, sehingga perlu ada terobosan seperti perubahan model dan strategi pelaksanaannya dalam menghadapi perubahan zaman.

Usaha penataan kembali akan memperoleh keuntungan majemuk, karena: Pertama, pendidikan Islam subsistem pendidikan nasional di Indonesia, akan dapat memperoleh dukungan dan pengalaman posetif. Kedua, pendidikan Islam dapat memberikan sumbangan dan alternatif bagi pembenahan sistem pendidikan di Indonesia dengan ragam kekurangan, masalah, dan kelemahannya. Ketiga, sistem pendidikan Islam yang dapat dirumuskan akan memiliki akar yang lebih kokoh dalam realitas kehidupan kemasyarakatan [Suyata, 1992: 23].

Pendidikan Islam yang bermakna usaha untuk mentransfer nilai-nilai budaya Islam kepada generasi mudaya, masih dihadapkan pada persoalan dikotomis dalam sistem pendidikannya. Pendidikan Islam bahkan diamati dan disimpulkan terkukung dalam kemunduran, kekalahan, keterbelakangan, ketidakberdayaan, perpecahan, dan kemiskinan, sebagaimana pula yang dialami oleh sebagian besar negara dan masyarakat Islam dibandingkan dengan mereka yang non Islam. Bahkan, pendidikan yang apabila diberi embel-embel Islam, juga dianggap berkonotasi kemunduran dan keterbelakangan, meskipun sekarang secara berangsur-angsur banyak diantara lembaga pendidikan Islam yang telah menunjukkan kemajuan [Suroyo, 1991: 77].

Pandangan ini sangat berpengaruh terhadap sistem pendidikan Islam, yang akhirnya dipandang selalu berada pada posisi deretan kedua dalam konstelasi sistem pendidikan di Indonesia, walaupun dalam undang-undang sistem pendidikan nasional menyebutkan pendidikan Islam mesupakan sub-sistem pendidikan nasional. Tetapi predikat keterbelakangan dan kemunduran tetap melekat padanya, bahkan pendidikan Islam sering “dinobat” hanya untuk kepentingan orang-orang yang tidak mampu atau miskin.

Dalam hal ini, maka pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini memberi kesan yang tidak menggembirakan. Meskipun, kata Muchtar Buchori, tidak dapat dipandang sebagai evidensi yang kongklusif dalam penglihatannya ialah kenyataan, bahwa setiap kali ada murid-murid dari suatu lembaga pendidikan Islam yang turut serta dalam lembaga cerdas tangkas atau lomba cepat-tepat di TVRI, maka biasanya kelompok ini mendapatkan nilai terenda. Evidensi kedua ialah bahwa partisipasi siswa-siswi dari dunia pendidikan Islam dalam kegiatan nasional seperti lomba Karya Ilmiah Remaja menurut kesan saya sangat rendah, dan sepanjang pengetahuan saya belum pernah ada juara lomba ini yang berasal dari lembaga pendidikan Islam [Suroyo, 1991:77]. Hal ini, merupakan suatu kenyataan yang selama ini dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Dalam konfigurasi sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu variasi dari konfigurasi sistem pendidikan nasional, tetapi kenyataannya pendidikan Islam tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Apabila dirasakan, memang terasa janggal, bahwa dalam suatu komunitas masyarakat Muslim, pendidikan Islam tidak mendapat kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini.

Apalagi perhatian pemerintah yang dicurahkan pada pendidikan Islam sangatlah kecil porsinya, padahal masyarakat Indonesia selalu diharapkan agar tetap berada dalam lingkaran masyarakat yang sosialistis religius [Muslih Usa, 1991:11]. Maka, dari sinilah timbul pertanyaan, bagaimanakah kemampuan pengelola pendidikan Islam mengatasi dan menyelesaikan problem-problem yang demikian?

Realitas pendidikan Islam pada umumnya memang diakui mengalami kemunduran dan keterbelakangan, walaupun akhir-akhir ini secara berangsur-angsur mulai terasa kemajuaannya. Ini terbukti dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam dan beberapa model pendidikan yang ditaarkan. Tetapi tantangan yang dihadapi tetap sangat kompleks, sehingga menuntut inovasi pendidikan Islam itu sendiri dan ini tentu merupakan pekerjaan yang besar dan sulit. A. Mukti Ali, memproyeksikan bahwa kelemahan-kelemahan pendidikan Islam dewasa ini disebabkan oleh factor-faktor seperti, kelemahan dalam penguasaan sistem dan metode, bahasa sebagai alat untuk memperkaya persepsi, dan ketajaman interpretasi [insight], dan kelemahan dalam hal kelembagaan [organisasi], ilmu dan teknologi. Maka dari itu, pendidikan Islam didesak untuk melakukan inovasi tidak hanya yang bersangkutan dengan kurikulum dan perangkat manajemen, tetapi juga strategi dan taktik operasionalnya. Strategi dan taktik itu, bahkan sampai menuntut perombakan model-model sampai dengan institusi-institusinya sehingga lebih efektif dan efisien, dalam arti paedagogis, sosiologis dan cultural dalam menunjukkan perannya [H.M.Arifin, 1991:3].

Krisis pendidikan di Indonesia, oleh H.A. Tilaar [1991] secara umum, diidentifikasi dalam empat krisis pokok, yaitu menyangkut masalah kualitas, relevansi, elitisme dan manajemen. Berbagai indicator kuantitatif dikemukakan berkenaan dengan keempat masalah di atas, antara lain analisis komparatif yang membandingkan situasi pendidikan antara negara di kawasan Asia. Memang disadari bahwa keempat masalah tersebut merupakan masalah besar, mendasar, dan multidimensional, sehingga sulit dicari ujung pangkal pemecahannya [Sukamto, 1992].

Krisis ini terjadi pada pendidikan secara umum, termasuk pendidikan Islam yang dinilai justru lebih besar problematikanya. Karena itu, menurut A.Syafii Maarif, bahwa

situasi pendidikan Islam di Indonesia sampai awal abad ini tidak banyak berbeda dengan perhitungan kasar di atas. Sistem pesantren yang berkembang di nusantra dengan segala kelebihannya, juga tidak disiapkan untuk membangun peradaban [A. Syafii Maarif, 1996:5]. Melihat kondisi yang dihadapi, maka penataan model pendidikan Islam di Indonesia adalah suatu yang tidak terelakkan. Strategi pengembangan pendidikan Islam hendaknya dipilih dari kegiatan pendidikan yang paling mendesak, berposisi senteral yang akan menjadi modal dasar untuk usaha pengembangan selanjutnya. Seperti kita ketahui, bahwa lembaga-lembaga pendidikan seperti keluarga, sekolah, dan madrasah, masjid, pondok pesantren, dan pendidikan luar sekolah lainnya tetap dipertahankan keberadaannya.

3. Potret peradaban politik umat islam di Indonesia

Politik ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. (Salim Ali al-Bahnasawi, Wawasan Sistem Politik Islam [Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. I]).

Politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (baca: pemeluk agama Islam). Karena itu, mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan perlambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik.

Politik Islam secara substansial merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku (political behavior) serta budaya politik (political culture) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam, menurut Dr. Taufik Abdullah, bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam.

Dalam penghadapan dengan kekuasaan dan negara, politik Islam di Indonesia sering berada pada posisi delematis. Dilema yang dihadapi menyangkut tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri secara deferminan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut. Sebagai akibatnya, politik Islam dihadapkan pada beberapa pilihan strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi dalam dirinya.

Pertama, strategi akomodatif justifikatif terhadap kekuasaan negara yang sering tidak mencerminkan idealisme Islam dengan konsekuensi menerima penghujatan dari kalangan “garis keras” umat Islam.

Kedua, strategi isolatif-oposisional, yaitu menolak dan memisahkan diri dari kekuasaan negara untuk membangun kekuatn sendiri, dengan konsekuensi kehilangan faktor pendukungnya, yaitu kekuatan negara itu sendiri, yang kemudian dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain.

Ketiga, strategi integratif-kritis, yaitu mengintegrasikan diri ke dalam kekuasaan negara, tetapi tetap kritis terhadap penyelewengan kekuasaan dalam suatu perjuangan dari dalam. Namun, strategi ini sering berhadapan dengan hegemoni negara itu sendiri, sehingga efektifitas perjuangannya dipertanyakan.

Salah satu isu politik yang sering menempatkan kelompok Islam pada posisi dilematis yang sering dihadapi politik Islam adalah pemosisian Islam vis a vis negara yang berdasarkan Pancasila. Walaupun umat Islam mempunyai andil yang sangat besar dalam menegakkan negara melalui perjuangan yang panjang dalam melawan penjajahan dan menegakkan kemerdekaan, namun untuk mengisi negara merdeka kelompok Islam tidak selalu pada posisi yang menentukan. Pada awal kemerdekaan, kelompok Islam yang mempunyai andil yang sangat besar dalam mengganyang PKI dan menegakkan Orde Baru tidak terwakili secara proporsional pada BPUPKI atau PPKI dan karenanya tidak memperoleh kesempatan untuk ikut menyelenggarakan roda pemerinthan. Mereka bagaikan “orang yang mendorong mobil mogok, setelah mobil jalan mereka ditinggal di belakang”.

Sekarang pada era reformasi, gejala demikian mungkin terulang kembali. Peran kelompok Islam, baik tokoh Islam maupun mahasiswa Islam dalam mendorong gerakan reformasi sangat besar. Namun, pada perkembangan selanjutnya, gerakan reformasi tidak selalu berada dalam pengendalian kelompok Islam.

Selain problem yang berasal dari dikotomi santri abangan di kalangan umat Islam (dikotomi ini adalah konsekuensi logis dari proses islamisasi yang tidak merata di berbagai daerah nusantara serta perbedaan corak tantangan kultural yang dihadapi), politik Islam juga menghadapi problema yang berkembang dari adanya kemajemukan di kalangan kelompok Islam itu sendiri. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok politik Islam bukanlah merupakan suatu kelompok kepentingan tunggal. Hal ini ditandai oleh banyaknya partai-partai yang bermunculan di kalangan kelompok Islam, baik yang berdasarkan diri pada idiologi dan simbol keislaman maupun yang berbasis dukungan umat Islam.

Pada era reformasi dewasa ini terdapat banyak partai Islam atau partai yang berbasis dukungan umat Islam, seperti Partai Persatuan Pembangnunan (PPP), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Umat Islam (PUI), Partai Masyumi Baru, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Nahdhatul Ummat (PNU), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan yang lainnya.

Fenomena maraknya partai Islam dan partai berbasis dukungan umat Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai tersebut merupakan buah eforia politik yang tidak terelakkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkelompok yang selama 30 tahun telah terkungkung oleh kekuasaan absolut sentralistik.

Pluralisme politik Islam merupakan refleksi dari pluralisme masyarakat Islam. Sedangkan pluralisme masyarakat Islam itu sendiri merupakan kensekuensi logis dari proses islamisasi di sebuah negara kepulauan, yang dari satu tempat ke tempat yang lain berbeda intensitasnya. Dalam konteks hubungan antardaerah yang tidak mudah di masa lampau, maka terbuka kemungkinan bagi berkembang kelompok atau organisasi Islam yang mempunyai ciri-ciri dan jati diri masing-masing. Kelompok yang kemudian mengkristal menjadi berbagai organisasi ini, selain mempunyai titik temu pandangan, juga mempunyai dimensi kultural tertentu yang membedakan dengan kelompok umat Islam lain. Pada tingkat tertentu, komitmen kultural ini telah mengembangkan rasa solidaritas kelompok di kalangan umat Islam yang mengalahkan rasa solidaritas keagamaan mereka.

Dimensi kultural pada berbagai kelompok Islam mengakibatkan mereka sulit bersatu dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, penggabungan partai-partai Islam ke dalam satu wadah tunggal nyaris menjadi utopia. Eksperimen pada masa Orde Lama melalui Masyumi, umpamanya, mengalami kegagalan dengan keluarnya NU dari PSII. Begitu juga eksperimen pada masa Orde Baru melalui fusi beberapa partai Islam: belum sepenuhnya berhasil mengkristalkan kepentingan unsur-unsur yang bersatu.

Politik Islam di Indonesia secara umum belum berhasil mencapai efektifitas politik. Salah satu pangkal efektifitas politik menurut Allan A. Samson adalah kepemimpinan. Kepemimpiman partai politik belum mampu memfungsikan partai sebagai medium artikulasi kepentingan politik umat Islam. Menurut Allan Samson, lebih lanjut, terdapat tiga faktor yang menyebabkan ketidakefektifan politik tadi, dan hal lain dapat juga disebut sebagai problema politik Islam.

Pertama, adanya overestimasi. Banyak pimpinan partai Islam tentang kekuatan yang dimilikinya atau aflikasi politik dari apa yang disebut dengan mitos kemayoritasan. Kedua, bersifat eksternal, yaitu adanya usaha pengrusakan yang disengaja oleh kekuatan politik luar. Ketiga, adanya perbedaan pandangan antara pimpinan partai tentang hubungan keyakinan keagamaan dan aksi politik.

Di atas semua itu, problem mendasar poitik Islam adalah kesulitan untuk mewujudkan persatuan, baik dalam skala antar-partai-partai Islam maupun dalam skala intra-satu partai Islam. Partai Islam rentan terhadap konflik, dan konflik partai rentan terhadap rekayasa internal.

Berbagai problem tersebut harus mampu diatasi oleh partai-partai Islam pada era reformasi dewasa ini. Adanya penggabungan secara menyeluruh mungkin tidak realistis, kecuali mungkin di antara partai-partai Islam yang berasal dari rumpun yang sama. Alternatif lain yang tersedia adalah koalisi, sehingga hanya ada beberapa partai Islam saja yang ikut dalam pemilu.

Berbicara tentang perkembangan situasi politik dalam negeri menurut perspektif Islam, kita mengenal setidaknya dua periode yang secara signifikan memberikan pengaruh yang berbeda, yakni periode pra dan pasca 90-an.

Yang pertama adalah periode beku yang ditandai dengan ketegangan hubungan antara umat Islam dengan pemerintah, sedangkan yang kedua adalah pencairan dari yang pertama, yakni ketika pemerintah beruabah haluan dalam menatap umat Islam dalam setting pembangunan nasional.

Situasi pra 90-an diakui sarat dengan isu politik yang mempertentangkan umat Islam dengan pemerintah. Peristiwa Tanjung Priok, Aceh, Lampung, Komando Jihad, peledakan Borobudur, dan yang lainnya telah memanaskan situasi. Peristiwa-peristiwa tersebut, sejak Orde Baru berdiri, mengukuhkan citra pertentangan antara umat Islam dengan pemerintah. Situasi ini pada gilirannya menjadikan organisasi Islam tidak berani “tampil” secara lantang menyuarakan aspirasinya.

Tetapi, situasi tersebut berangsur berubah pada pasca 90-an. Angin segar seakan bertiup sejuk ke tubuh umat Islam. ICMI terbentuk, Soeharto naik haji, jilbab dilegalisasi di sekolah menengah, lolosnya peradilan agama dan pendidikan nasional yang dinilai menguntungkan, pencabutan SDSB, pendirian BMI, serta suasana keberislaman kalangan birokrasi yang semakin kental, dan lain-lain yang menandai era baru: politik akomodasi, umat Islam yang selama ini dianggap sebagai rival kini tidak lagi. Tumbuh di kalangan pemerintah dan juga ABRI (pada waktu itu), bahwa pembangunan Indonesia tidak akan berhasil tanpa menyertakan umat Islam yang mayoritas, umat Islam harus dianggap sebagai mitra.

Layaknya bola salju, era akomodasi ini bergulir deras dan cenderung besar, efeknya terasa, kini bukan tabu lagi umat Islam berbicara tentang aspirasi Islam. Di kalangan pemerintah juga tampak adanya upaya untuk “menyinggung” perasaan umat Islam. Demikian terus dalam beberapa tahun terakhir, proses “islamisasi” seakan berjalan lancar tanpa halangan.

Ada dua teori guna meramalkan masa depan bola salju tadi. Pertama, bahwa kelak bola salju itu makin besar. Artinya, kesadaran keberislaman makin menyebar dan marak menyelimuti semua kalangan. Kedua, adalah antitesis yang pertama. Bola salju tadi memang membesar, tetapi hanya sesaat kemudian pecah berkeping-keping akibat terlalu kencangnya meluncur atau lemahnya ikatan unsur-unsur pembentuk bole tersebut. Sebagai kemungkinan alternatif ini bisa terjadi. Yakni, bila umat Islam terlalu kencang meluncurkannya, sementara ikatan di tubuh umat dan situasi belum cukup kuat, atau mungkin juga latar belakang ada orang lain yang sengaja memukul hancur. Bila ini terjadi, kita tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya, dan butuh beberapa waktu lagi untuk mendapatkan keadaan serupa, dan di era reformasi sampai saat ini (2002) umat Islam dalam berpolitik sudah terpecah-pecah, itu suatu kenyataan riil yang kita lihat.

Dalam konteks Islam, perkembangan munculnya partai-partai Islam yang berada di atas angka 50-an–meskipun kemudian melalui proses verifikasi, hanya 48 partai yang dinilai layak mengikuti pemilu–telah melahirkan penilaian tersendiri. Yang paling umum adalah pandangan mengenai munculnya kembali kekuatan politik Islam. Orang pun kemudian mengingat-ingatnya dengan istilah “repolitisasi Islam”, sesuatu yang bisa menimbulkan konotasi tertentu, mengingat pengalaman Islam dalam sejarah politik Indonesia. Padahal, kita sebenarnya boleh menanyakan apakah benar Islam sejatinya pernah berhenti berpolitik? Walaupun dengan itu, pertanyaan tersebut bukan untuk mengisyaratkan bahwa Islam itu adalah agama politik.

Meskipun demikian satu hal yang harus diingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Langsung atau tidak langsung, yang demikian itu mempunyai implikasi politik. Dengan kata lain, kekuatan politik apa pun, lebih-lebih partai politik, akan sangat memperhitungkan realitas demografis seperti itu. Artinya, massa Islam bakal diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan politik guna mencari dukungan.

Bak “gadis” yang akan selalu diperebutkan, bagaimana seharusnya Islam bersikap di tengah polarisasi politik yang tajam ini? Jelas, ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab. Seandainya tersedia jawaban pun ia bukan suatu yang dapat diperebutkan. Artinya, akan tersedia banyak jawaban. Dan semua itu akan sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh preferensi politik yang bersangkutan.

Dalam situasi seperti ini, ada baiknya kita kembali kepada makna beragama. Ada apa sebenarnya fungsi Islam dalam kehidupan. Seperti telah sering dikemukakan, agama dapat dilihat sebagai instrumen ilahiyah untuk “memahami” dunia. Dibandingkan dengana agama-agama lain, Islam paling mudah menerima premis ini. Salah satu alasannya terletak pada sifat Islam yang omnipresence. Ini merupakan suatu pandangan bahwa “di mana-mana” kehadiran Islam hendaknya dijadikan panduan moral yang benar bagi tindakan tingkah laku manusia.

Ada memang yang mengartikan pandangan seperti ini dalam konteks bahwa Islam merupakan suatu totalitas. “Apa saja” ada dalam Islam. Seperti firman Allah dalam Al-Qur’an yang artinya, “Tidak kami tinggal masalah sedikit pun dalam Al-Qur’an.” Lebih dari itu, Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial-ekonomi dan politik. Terutama karena itu, ada yang berpendapat bahwa Islam itu sebenarnya mencakup negara–sesuatu yang kemudian dirumuskan dalam jargon “innal Islam dinun wa dawlah”.

=========================

DAFTAR PUSTAKA

Repolitisasi Islam, Bakhtiar Effendy

Islam Idiologi, Ir. Ismail Susanto

Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani, Prof. Dr. Din Syamsudin

Wawasan Sistem Politik Islam, Dr. Salim Ali al-Bahnasawi

Ali, Syed Mumtaz (2008), Social Welfare: A Basic Islamic Value, http://muslimcanada.

org/welfare.htm

Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith (2006), Talking

Policy: How

Social Policy in Made, Crows Nest: Allen and Unwin Esping-Andersen, Gosta

(1997), “After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a

Global Economy” dalam Gosta Esping-Andersen (ed), Welfare States in

Transition: National Adaptations in Global Economics, halaman 1-31

Fukuyama, Francis (1992), The End of History and the Last Men, New York: Fukuyama, Francis (2005), State-Building: Governance and World Order in

the 21st

Century (Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21),

Jakarta: Gramedia (terjemahan)

Hamid, Shahid (2008), An Islamic Alternative? Equality, Redistributive Justice,

and The Welfare State in the Caliphate of Umar (Rta), http://www.renaissance.com.pk

Harris, John (1999), “State Social Work and Social Citizenship in Britain: From

Clientelism to Consumerism” dalam The British Journal of Social

Work, Vol.29,

Husodo, Siswono Yudo (2006), “Membangun Negara Kesejahteraan”,

MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.

Mishra, Ramesh (2000), Globalization and the Welfare State, London:

McMillan

Suharto, Edi (2007), Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam              Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia, Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi, (2006), Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji

Masalah dan Kebijakan Sosial (cetakan ketiga), Bandung: Alfabeta

Ahmad Syafii Maarif, 1996, Keutuhan dan Kebersamaan dalam Pengelolaan

Pendidikan Sebagai Wawasan Pendidikan Muhammadiyah, Makalah pada

HM. Arifin, 1991, Kapita Selekta Pendidikan, Bina Aksara, Jakarta.

Hifni Muchtar, 1992, Fakta dan Cita-Cita Sistem Pendidikan Islam di Indonesia,

Muslih Usa, 1991, Pendidikan Islam di Indonesia, Antara Cita dan Fakta [Suatu Pengantar], Tiara Wacana, Yogyakarta.

Suyata, 1992, Penataan Kembali Pendidikan Islam pada Era Kemajuan Ilmu dan

Teknologi, UNISIA No. 12 Th. XIII, UII, Yogyakarta.

Soeroyo, 1991, Berbagai Persoalan Pendidikan, Pendidikan Nasional dan

Pendidikan Islam di Indonesia, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Problem

dan Prospeknya, Volume I, Fak. Tarbiyah IAIN Suka, Yogyakarta.

H.A.R. Tilaar, 1991, Sistem Pendidikan Nasional yang Kondusif Bagi Pembangunan

Masyarakat Industri Modern Berdasarkan Pancasila, Makalah Utama

2 responses to “Krisis Peradaban Islam diIndonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s