Perdagangan Pendidikan: KONTROVERSI KEBIJAKAN PERDAGANGAN PENDIDIKAN

Bagi negara-negara yang siap menjadikan pendidikan sebagai komoditi yang diperdagangkan secara internasional, Indonesia adalah pasar yang sangat menggiurkan. Indonesia memiliki jumlah Penduduk Usia Sekolah (PUS) sangat besar, 102,6 juta, lebih kurang 28 kali penduduk Singapura atau hampir 6 kali penduduk Australia. Penduduk usia pendidikan tinggi saja (penduduk usia 19-24 th) berjumlah 24,8 juta, sedangkan angka partisipasi PT baru sekitar 14 persen. Pantas kalau para penjual jasa pendidikan tinggi dari luar negeri mengincar pasar besar tersebut, karena di negara mereka sendiri lembaga-lembaga pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang bermutu karena dibiayai secara cukup oleh pemerintahnya sedang mengalami kelebihan kapasitas (excess capacity) akibat berkurangnya jumlah calon mahasiswa. Dari segi finansal Indonesia adalah pasar pendidikan yang besar. Menurut Laporan terbaru Bank Dunia “Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia” yang terbit pada Juli 2007, volume pasar pendidikan Indonesia sekitar 2,8 persen dari PDB atau Rp. 76,2 trilyun pada 2004, termasuk pengeluaran Pemerintah Pusat dan daerah sebesar Rp. 62,5 triyun Pada 2007 total pengeluaran nasional untuk pendidikan berjumlah Rp. 126 trilyun dan pengeluaran pemerintah diperkirakan berjumlah Rp. 96 trilyun. Pasar pendidikan akan meningkat dua kali lipat dalam waktu 10 tahun kedepan, kalau pendidikan dasar sampai tinggi Indonesia mencapai angka partisipasi atau mutu pendidikan sama dengan Malaysia, Muangthai atau Filipina. Indonesia memang pasar pendidikan yang menggiurkan baik secara demografis mau pun finansial.

2.       Karena itu sejak berdirinya World Trade Organization (WTO) yang berada diluar sistem PBB pada 1995, negara-negara ekonomi maju yang dipelopori antara lain oleh Amerika Serikat, Australia, Inggeris, dan New Zealand, telah berjaya mendorong Kesepakatan Umum tentang Perdagangan dan Tarif (GATT), Kesepakatan Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS), dan Kesepakatan tentang Kepemilikan Hak Intelektual yang berkaitan dengan Perdagangan (TRIPS).

3.       GATS adalah kerangka aturan tentang liberalisasi perdagangan internasional dalam bidang jasa, yang menetapkan 12 bidang jasa komersial dapat diperdagangkan secara internasional.  Di antaranya masuk 5 bidang usaha jasa pendidikan yaitu jasa pendidikan dasar, jasa pendidikan menengah, jasa pendidikan tinggi, jasa pendidikan non-formal, dan jasa pendidikan lainnya.

4.       Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani kesepakatan GATS, Indonesia di “desak” untuk membuka dan meliberalisasi bidang pendidikan kepada penyedia jasa dari luar negeri. Sampai saat ini sudah 6 negara yang telah mengajukan permohonan.

5.       Dengan alasan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang tertinggal jauh dari negara-negara lain, dan untuk kapitalisasi modal yang diperlukan untuk menyediakan pendidikan bermutu bagi 103 juta penduduk usia pra-sekolah sampai penduduk usia pendidikan tinggi, Pemerintah Indonesia menetapkan pendidikan sebagai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing, dan menjadi bagian dari paket kebijakan liberalisasi yang ditetapkan melalui UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, dan Perpres No 77 tahun 2007 tentang Penetapan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka untuk Penanaman Modal Asing.

6.       Kebijakan menetapkan pendidikan sebagai bidang usaha jasa (komodikasi) yang terbuka untuk penanaman modal asing (liberalisiasi) jelas merupakan kebijakan yang menyimpang dari cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan UUD 1945. Berbagai komponen bangsa perlu menyadari implikasi jangka panjang dari kebijakan komodikasi dan liberalisasi pendidikan tersebut.  Forum Kebijakan ini merupakan salah satu wujud kepedulian kita sebagai warga bangsa terhadap kebijakan-kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Perpres No. 77 tahun 2007: Pintu Masuk Liberalisasi Pendidikan

7.          Setelah mengesahkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada awal Juli 2007 Pemerintah Indonesia mengeluarkan 2 kebijakan pelaksanaan. Yang pertama Perpres No 76 tahun 2007 yang menetapkan kriteria dan persyaratan untuk bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka untuk penanaman modal. Kedua, Perpres No 77 tahun 2007 yang menetapkan 25 bidang usaha yang tertutup dan 291 bidang yang terbuka untuk penanaman modal dalam dan luar negeri dengan atau tanpa persyaratan. Di antara bidang-bidang usaha yang terbuka termasuk “bidang usaha” pendidikan yakni bidang usaha pendidikan dasar dan menengah, bidang usaha pendidikan tinggi, dan pendidikan pendidikan non-formal. Satu-satunya persyaratan yang ditetapkan kepemilikan modal oleh fihak luar terbatas sebesar 49 persen.

8.          Dengan menerbitkan Perpres No. 77 tahun 2007, Pemerintah Indonesia secara sadar mau pun tidak telah merombak total paradigma pendidikan nasional. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban konstitusional Pemerintah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, dan bukan lagi merupakan bagian dari politik sosio-kultural Pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, semangat kebangsaan, memperkuat rasa cinta tanah air, mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa, serta untuk memperkuat landasan pengetahuan dan budaya bangsa.  Pendidikan secara blak-blakan telah ditetapkan sebagai bidang usaha atau bidang layanan jasa untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang lebih berpendidikan dan berketrampilan.

9.          Perubahan paradigmatis tersebut membawa 2 konsekuensi mendasar pada pendidikan nasional. Pertama, pendidikan diredusir menjadi kegiatan komersial, menjadi “bidang usaha” yang terbuka untuk penanaman modal luar negeri, walau pun dengan pembatasan modal luar negeri sebesar 49 persen.  Kedua, pendidikan tidak lagi merupakan kewajiban konstitusional Pemerintah. Karena itu pendidikan dasar sampai tinggi dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan formal yang terpisah dari birokrasi pemerintah. Sementara itu lembaga penyelenggara pendidikan formal milik masyarakat berbentuk yayasan, badan waqaf, persatuan perdata dan badan hukum sosial lainnya, walau pun telah puluhan samai ratusan tahun bergerak dalam bidang pendidikan formal dan non-formal, juga harus berubah menjadi BHP.

10.       Perubahan paradigma pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah pastilah dipengaruhi oleh WTO yang menetapkan 3 kategori industri. Sektor Primer adalah bidang-bidang usaha ekstraksi hasil tambang  dan pertanian. Sektor Sekunder adalah semua bidang usaha pengolahan bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan barang yang diperlukan oleh publik (utilities). Sektor tersier adalah semua bidang usaha jasa untuk merubah wujud benda fisik (physical services),  keadaan manusia (human services) dan benda simbolik (information and communication services).  Sesuai dengan tipologi tersebut, WTO menetapkan pendidikan sebagai salah satu bidang usaha sektor tersier, karena kegiatan pokoknya ialah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang yang tidak  berketrampilan menjadi orang berpengetahuan dan orang yang memiliki ketrampilan.

11.       Kontribusi sektor tersier terhadap produk nasional suatu bangsa memang cenderung meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan bangsa tersebut. Sejak 1980-an negara-negara maju mengalami peningkatan dalam perdagangan jasa sehingga mampu memberikan sumbangan besar pada produk domestik bruto (PDB) negara tersebut, yang lebih besar dibandingkan dengan sector primer dan sekunder. Tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat, Inggeris dan Australia (Enders dan Fulton, Eds., 2002, hh 104-105). Pada 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai US $ 14 milyar atau Rp. 126 trilyun. Pada pendapatan nasional Inggeris sumbangan ekspor jasa pendidikan mencapai sekitar 4 persen dari total penerimaan sector jasa negara tersebut.   Menurut Millea (1998), sebuah publikasi rahasia berjudul Intelligent Exports mengungkapkan pada 1994 sector jasa telah menyumbangkan 70 persen pada PDB Australia, menyerap 80 persen tenaga kerja dan merupakan 20 persen dari ekpor total negara Kangguru. Sebuah survey yang diadakan pada 1993 menunjukkan industri jasa yang paling menonjol orientasi ekpornya adalah jasa komputasi, pendidikan dan pelatihan. Ekpor jasa pendidikan dan pelatihan tersebut telah menghasilkan AUS $ 1,2 milyar pada 1993. Fakta tersebut dapat menjelaskan mengapa tiga negara maju tersebut amat getol menuntut liberalisasi sector jasa pendidikan melalui WTO,

12.       Sejak 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO dengan diratifikasinya semua perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral menjadi UU No, 7 tahun 1994. Perjanjian tersebut mengatur tata-perdagangan barang, jasa dan trade related intellectual property rights (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Dalam bidang jasa, yang masuk sebagai obyek pengaturan WTO adalah semua jasa kecuali “jasa non-komersial atau tidak bersaing dengan penyedia jasa lainnya”.

13.       WTO telah menetapkan ada 4 cara atau modus perdagangan jasa pendidikan yaitu, Cross-border supply (Mode 1), Consumption abroad (Mode 2), Comercial Presence (Mode 3), dan Presence of Natural Persons (Mode 4). Masing-masing negara dapat menetapkan mode mana yang akan diliberalisasi.

14.       Selain itu tiap-tiap Pemerintah dapat menerapkan kebijakan-kebijakan khusus dalam bentuk Most-favored nations, tidak boleh membedakan perlakuan national treatment terhadap penyelenggaran domestik dan luar negeri (misalnya ketentuan dalam RUU BHP bahwa Pemerintah dan pemerntah daerah wajib mensubsidi 60 persen biaya pendidikan), dan kebijakan Pemerintah harus transparan.

Usulan kepada Pemerintah

15.       Tugas utama pendidikan nasional bukanlah semata-mata mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi lebih dari itu tugas pendidikan adalah mentransfer nilai-nilai luhur bangsa, menanamkan semangat kebangsaan, menanamkan identitas bangsa, dan melestarikan serta mengembangkan budaya bangsa, terutama pada pendidikan dasar dan menengah.

16.       Karena itulah hampir semua Negara di dunia menjadikan pendidikan tugas utama pemerintah Negara tersebut. Sikap universal tentang pendidikan tersebut diterima sepenuhnya oleh bangsa Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 2 dicantumkan tugas konstitusional Pemerintah Negara Repubik Indonesia adalah” … melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

17.       Konstitusi Negara Republik Indonesia pada esensinya menyatakan pendidikan nasional bukan bidang usaha jasa untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik, yang satu kategori dengan industri pertambangan, perdagangan dan jasa perbankan dan keuangan serta jasa-jasa lainnya. Lebih daripada itu semua, pendidikan nasional adalah upaya Pemerintah dan semua unsur bangsa untuk to preserve national identity, to transfer norms and values, to sustain and develop the intellectual and cultural base of the society, to give inspiration and pride to citizens, dan to promote dialogue for the respect of cultural and social diversity.

18.       Kalau kita sepakat bahwa penyemaian nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, serta nilai-nilai universal maupun nasional sebagai tugas suci pendidikan, bangsa Indonesia harus berani bersikap dan menetapkan: (a) pendidikan bukanlah bidang usaha tetapi upaya sosial, politik dan kultural untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) pendidikan dasar dan menengah adalah bidang layanan yang menjadi kewajiban Pemerintah dan bukan bidang usaha yang perlu diliberalisasi. dan (c) upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi haruslah dilakukan dalam kerangka internasionalisasi akses kepada pendidikan tinggi bermutu melalui kerjasama sosio-kultural yang dilandasi sikap nasionalisme yang kuat, dilakukan secara bertahap dan dengan memperhitungkan kesiapan nasional kita untuk mengembangkan hubungan yang simetris dengan lembaga pendidikan tinggi negara lain.

19.       Tanpa nasionalisme dan kesiapan nasional seperti tersebut, sektor pendidikan kita kembali akan menjadi korban dari hubungan asimetris atau persaingan yang tidak seimbang antara pemain lokal dengan para penyedia layanan pendidikan dari luar negeri, seperti yang selalu diingatkan berkali-kali oleh Stiglitz. Bagi bangsa yang lemah dan belum siap liberalisasi pendidikan adalah sama dengan neo-kolonialisme.

20.       Selain itu, seperti diingatkan oleh Moises Naim dalam bukunya berjudul “Illicit”, selain hasil positif, globalisasi  membawa bersamanya illicit trade. Sejalan dengan itu perlu diingat liberalisasi pendidikan akan membawa pula illicit education trade seperti penjualan gelar dan ijazah, pendirian sekolah oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan kepentingan nasional, pembajakan Hak Kepemilikan Intelektual, serta kegiatan-kegiatan negatif laon dalam bidang pendidikan.  Selain itu harus diingat pula konsekuensi finansial dari lieberalisasi pendidikan gaya WTO. Sesuai aturan WTO tentang national treatment dan transparency of national policies, yang tidak boleh membeda-bedakan national dan international provider, subsidi yang diberikan oleh Pemerintah untuk setiap anak didik harus diberikan juga kepada penyelenggara dan satuan pendidikan luar negeri yang membuka bisnisnya di Indonesia. Jangan-jangan bukan untung yang diperoleh, tetapi buntung yang didapat …

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s